Fadli Zon: Pers Pilar Penjaga Demokrasi Indonesia

Fadli Zon: Kader Gerindra Masih on The Right Track

Jakarta – – Kasus korupsi menerpa kader sejumlah partai. Tapi, Gerindra berani men-declare kalau partainya masih bersih. Seluruh kader masih di jalur yang benar selama 5 tahun Gerindra berdiri.

“Di tengah maraknya praktik korupsi yang melanda banyak partai, hingga saat ini kader-kader Partai Gerindra masih on the right track, konsisten menjaga amanah yang telah diberikan rakyat Indonesia,” kata Waketum Gerindra Fadli Zon dalam keterangannya, Rabu (6/2/2013).

Partai Gerindra berulang tahun pada hari ini. Fadli menuturkan Partai Gerindra aktif pula mendorong proses hukum skandal korupsi besar, menjaga agar harga pangan tetap terjangkau oleh rakyat, dan bahkan menjadi satu-satunya Per giocare alla giochi gratis slot machine online gratis Gallina occorre innanzitutto avere una connessione ad internet, oltre che un computer. partai yang melarang anggota legislatifnya jalan-jalan ke luar negeri berkedok studi banding.

“Hingga saat ini, belum ada anggota DPR kita yang terlibat dalam kasus korupsi. Tentu hal ini bukanlah hal yang mudah ditengah desain politik kita yang liberal. Konsistensi politik Gerindra adalah sikap dan karakter yang tak mudah untuk dipertahankan dalam situasi saat ini. Alhamdulillah kami masih kuat mempertahankannya,” tuturnya.

Gerindra akan memperkuat komitmen untuk selalu bersama rakyat. Hidup bersama rakyat dan selalu menjadi pembawa aspirasi rakyat. Gerindra lahir dari rahim rakyat dan sudah menjadi tekad kami untuk membela kepentingan nasional negeri ini demi menciptakan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.

“Ketua Dewan Pembina Prabowo Subianto dalam HUT ke-5 menyampaikan Gerindra siap menghadapi Pemilu 2014. “Kalau bukan kita siapa lagi. Kalau bukan sekarang, kapan lagi,”” tutur Fadli menirukan ucapan Prabowo.

(ndr/mad)

Sumber: detik.com

Prabowo: Gerindra Selalu Bersama Rakyat

Prabowo: Gerindra Selalu Bersama Rakyat

Metrotvnews.com, Jakarta: Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) berkomitmen bersama rakyat. “Hidup bersama rakyat dan selalu menjadi pembawa aspirasi rakyat,” kata Ketua Dewan Pembina Prabowo Subianto pada Haul ke-5 Gerindra di Kantor DPP Gerindra Jakarta, Rabu (6/2).

Prabowo mengatakan, Gerindra lahir dari rahim rakyat. Dan, tambah dia, sudah menjadi tekad Gerindra membela kepentingan nasional demi menciptakan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Bekas Pangkostrad ini memahami, Gerindra termasuk masih belia sebagai partai. Tapi, tegas dia, “Gerindra sudah mampu melakukan terobosan fenomenal dalam membentuk wajah demokrasi Indonesia. Gerindra menjadi harapan banyak orang dan makin mendapat dukungan masyarakat.”

Menurut Prabowo, di tengah maraknya praktik korupsi yang melanda banyak partai, hingga saat ini kader Gerindra masih on the right track. Konsisten menjaga amanah. Mereka aktif menjadi garda terdepan penanggulangan bencana serta aktif menjaring aspirasi konstituen sebagai bukti kepedulian pada rakyat.

Partai Gerindra aktif pula mendorong proses hukum skandal korupsi besar dan menjaga agar harga pangan tetap terjangkau rakyat. Gerindra juga menjadi satu-satunya partai yang melarang anggota legislatifnya jalan-jalan ke luar negeri berkedok studi banding.

Prabowo menegaskan, hingga saat ini, belum ada anggota DPR dari Gerindra terlibat korupsi. Tentu, hal ini bukan hal mudah di tengah desain politik liberal. Konsistensi politik Gerindra adalah sikap dan karakter yang tak mudah untuk dipertahankan dalam situasi saat ini.

“Alhamdulillah, kami masih kuat mempertahankannya. Kalau bukan kita siapa lagi. Kalau bukan sekarang, kapan lagi. Gerindra bukan tempat bagi koruptor,” tegas Prabowo.(Willy/Ich)

Sumber: metrotvnews.com

Gerindra: Demokrasi tak Sehat Bikin Korupsi Marak

Gerindra: Demokrasi tak Sehat Bikin Korupsi Marak

JAKARTA – Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra, Fadli Zon menyatakan, maraknya praktik korupsi saat ini merupakan isyarat ada yang salah dengan demokrasi di Indonesia. Ia menyayangkan karena tumbuhnya demokrasi justru dibarengi pertumbuhan praktik korupsi.

“Mulai dari korupsi anggaran, proyek daerah, skandal bank, hingga makelar impor,” kata Fadli Zon kepada wartawan di Jakarta, Selasa (5/2). Ia menyebut kesalahan utama karena desain politik di negeri ini memang dibentuk tanpa sistem hukum yang kuat. Akibatnya, hukum tak berwibawa dan menjadi subordinasi politik.

Fadli menambahkan, Demokrasi seolah memang tampak kuat dengan adanya pemilu langsung, pilkada, kebebasan media, dan partai politik. “Namun sejatinya supremasi hukum tak berjalan. Hasilnya, demokrasi tumbuh tapi tak berkembang dan malah cacat parah,” tambahnya.

Dikatakannya, sistem hukum lemah sangat mendorong praktik politik yang cacat dan korup. Pada akhirnya para koruptor bisa menjadi penguasa. “Dengan posisi itulah, disain hukum kita direkayasa. Inilah yang saya sebut dengan demokrasi kriminal,” paparnya.

Ditambahkan, dengan akses terhadap sumber daya keuangannya itu, koruptor ikut berpolitik dan mengambil alih kekuasaan melalui pemilu. Pada saat sudah berkuasa, imbuh dia, maka korupsinya semakin hebat. Bahkan sistem hukumnya diperlemah untuk melanggengkan praktik korupsi. “Terbentuklah rezim demokrasi kriminal dan “Republik Mafia”,” kata Fadli.

Ia mengungkapkan, pengadopsian demokrasi liberal ala barat justru berubah menjadi demokrasi kriminal. Sebab, sistem saat ini sangat kondusif bagi para penjahat untuk menjadi penguasa. Kolaborasi kekuatan uang dan popularitas menenggelamkan politisi yang benar-benar amanah dan punya kapasitas.

Sehingga wajar jika demokrasi sulit menciptakan kesejahteraan bagi rakyat. Sebab, substansi demokrasi ini sudah dirampok para penjahat politik melalui praktek korupsinya.

“Akhirnya segelintir elit saja yang sejahtera, sementara rakyat terendam dalam kesengsaraan. Kita kini terjebak dalam suatu bentuk rezim demokrasi kriminal. Satu-satunya jalan adalah mengubah lapis kepemimpinan nasional, Revolusi dari Atas,” pungkas Fadli. (boy/jpnn)

Sumber: jpnn.com

Prabowo-Subianto

Prabowo Subianto: Empat Tantangan Berat Indonesia

Indonesia menghadapi empat tantangan berat, yaitu menyusutnya cadangan minyak bumi, gas alam, dan batubara; ledakan penduduk; pemerintahan yang lemah, tidak efisien, dan korupsi yang meluas, serta ketimpangan struktural yang menimbulkan ketidakadilan.

Oleh: Budi Sucahyo

Kursi yang tersedia di tempat berlangsung ceramah umum Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Prabowo Subianto di Hotel Mandarin Marina, Singapura, sudah terisi penuh. Masyarakat Singapura dan Indonesia yang berada di sana tampak begitu antusias ingin menyaksikan ceramah umum itu. Bahkan, banyak aplikasi pendaftaran untuk mengikuti ceramah umum itu ditolak karena kuota kursi sudah habis.

Pada 1 Agustus 2012, Rajaratnam School of International Studies (RSIS) Nanyang Technological University (NTU), Singapura, mengundang Prabowo Subianto untuk berbicara dalam sebuah ceramah umum. Prabowo menyampaikan ceramah umum bertema “Indonesia Facing the Future: Challenge for the Next 20 Years”. Prabowo Subianto adalah orang Indonesia pertama diundang memberi ceramah umum dalam kapasitas sebagai salah satu calon kuat pemimpin Indonesia 2014. RSIS juga berencana akan mengundang beberapa calon pemimpin lainnya.

Sekitar 200 tamu menghadiri ceramah umum ini. Mereka antara lain Duta Besar Indonesia untuk Singapura Andri Hadi dan wakilnya Kenssy D. Ekaningsih; Duta Besar Timor Leste untuk Singapura dan Brunei, Roberto Sarmento de Oliveira Soares; Sudradjat Djiwandono dan Bianti Djiwandono; Hashim Djojohadikusumo; Didit Hadiprasetyo; Fadli Zon; serta para akademisi, masyarakat bisnis, dan wakil organisasi masyarakat.

Mengenakan jas dengan dasi berwarna merah, Prabowo mengawali ceramah dengan menyampaikan pandangannya tentang Indonesia. “Saya ingin menyampaikan pandangan saya kepada forum ini bahwa Indonesia memang memiliki potensi riil untuk menjadi sebuah negara maju, sejahtera, dan modern pada abad ke-21 dan sesudah itu,” katanya.

Namun, lanjut Prabowo, kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa potensi itu dapat diwujudkan hanya jika sejumlah tantangan besar dapat diatasi. Inilah inti ceramah Prabowo Subianto: Indonesia menghadapi empat tantangan berat, yaitu menyusutnya cadangan minyak bumi, gas alam, dan batubara; ledakan penduduk; pemerintahan yang lemah, tidak efisien, dan korupsi yang meluas; serta ketimpangan struktural yang menimbulkan ketidakadilan.

Mengenai tantangan pertama, Prabowo menjelaskan bahwa Indonesia saat ini menghabiskan sekitar 500 juta barel setiap tahun dengan kenaikan sebesar 10 juta barel per tahun. Cadangan minyak Indonesia yang sudah terbukti saat ini berjumlah 4,3 miliar barel. “Tanpa penemuan sumber minyak baru, cadangan minyak Indonesia akan habis dalam waktu 12 tahun. Ini berarti bahwa pada 2024 Indonesia harus mengimpor semua kebutuhan minyaknya dari negara lain atau menggantinya dengan sumber energi alternatif,” paparnya.

Tantangan kedua yang dihadapi Indonesia adalah ledakan penduduk. Prabowo mengungkapkan, sekarang Indonesia berpenduduk 241 juta jiwa. Menurut badan statistik Indonesia, setiap tahun penduduk naik 1,6%. Artinya, dalam jangka waktu 10 tahun, pertambahan penduduk Indonesia setara dengan enam kali penduduk Singapura. Dalam kurun waktu 10 tahun, pertambahan penduduk Indonesia melebihi jumlah penduduk Malaysia saat ini.

“Dalam waktu 20 tahun yang akan datang, penduduk Indonesia akan bertambah 76 juta mulut baru yang harus diberi makan. Akan ada tantangan untuk menyediakan perumahan, klinik, rumah sakit, dan paling penting lapangan kerja dan pangan,” kata Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Himpunan Kerukunan Tani Indonesia itu.

Jika Indonesia tidak mampu mengontrol pertumbuhan penduduk melalui program keluarga berencana, lanjut Prabowo, terjadi kesenjangan antara jumlah penduduk dan penyediaan pangan. Krisis pangan ini bisa menimbulkan goncangan, pergolakan dan disintegrasi.

Berikutnya, tantangan ketiga adalah pemerintahan yang tidak efisien dan korupsi. Prabowo menggambarkan, tantangan ketiga ini sebagai sebuah lingkaran setan. Mengapa? Sebab, pemerintahan yang lemah mengakibatkan kerja yang tidak efisien. Kerja yang tidak efisien mengakibatkan korupsi. Korupsi mengakibatkan tidak adanya pembangunan, tidak adanya pertumbuhan ekonomi, dan tidak adanya layanan dasar masyarakat. “Kesenjangan dan ketimpangan biasanya menyebabkan negara lemah atau bahkan gagal,” ucapnya.

Terakhir, tantangan keempat adalah struktur perekonomian yang tidak seimbang. Prabowo mencontohkan sirkulasi uang di Indonesia. Sebanyak 60% dari seluruh uang di Republik Indonesia beredar di ibukota Jakarta. Sebanyak 30% beredar di 32 kota lainnya. Hanya 10% dari uang yang beredar di seluruh Indonesia ada di pedesaan. Sementara 60% penduduk Indonesia tinggal di pedesaan. “Ini berarti 10% dari seluruh uang yang beredar di Indonesia dinikmati 60% penduduk Indonesia,” ujarnya.

Prabowo juga memberi ilustrasi lain, yaitu persebaran uang di antara penduduk dilihat dari rekening di bank-bank seluruh Indonesia. Hanya 0,1% dari jumlah rekening menguasai 37% deposito. Mayoritas rekening memiliki tabungan di bawah Rp 100 juta tetapi hanya menguasai 18,5% dari uang itu. “Adalah sebuah kenyataan bahwa 0,17% warga Indonesia mengontrol 45% dari Pendapatan Nasional Bruto Indonesia,” kata putra Begawan ekonomi Sumitro Djojohadikusumo itu.

Data anggaran negara juga menunjukkan ketidakseimbangan struktur ekonomi Indonesia. Buktinya, dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Indonesia tahun 2012 sebesar Rp 1.200 triliun, hanya 3% atau sebanyak Rp 36 triliun disediakan untuk sektor pertanian. Padahal, 60% warga Indonesia hidup di sektor pertanian.

Ketidaksemimbangan itu menunjukkan adanya kesenjangan struktur dalam perekeonomian Indonesia. Ketidakseimbangan ini akan menimbulkan perasaan tidak puas yang dalam, rasa ketidakadilan, dan rasa kesenjangan di kalangan warga miskin dan remaja. Ada perasaan bahwa setelah 67 tahun merdeka, kemajuan ekonomi hanya dinikmati oleh segelintir orang.


Strategi Dorongan Besar

Terhadap empat tantangan itu, Prabowo Subianto menawarkan sebuah strategi yang dinamakan sebagai Strategi Dorongan Besar. “Rencana itu saya namakan Strategi Dorongan Besar. Strategi ini untuk mencapai sejumlah tujuan secara serempak,” kata mantan Danjen Kopassus ini. Yaitu: Pertama, strategi itu memastikan persediaan pangan Indonesia. Kedua, strategi itu akan memungkinkan Indonesia untuk mandiri di bidang energi.

Lalu, ketiga, strategi itu akan menciptakan lapangan kerja, menurunkan kemiskinan secara besar-besaran, menciptakan daya beli, meningkatkan konsumsi, dan mendorong pertumbuhan seluruh perekonomian Indonesia. Keempat, menurunkan kemiskinan, menciptakan daya beli, meningkatkan konsumsi, dan mendorong pertumbuhan seluruh perekonomian.

Kelima, menciptakan sumber pendapatan baru, pendapatan pemerintah, dan kemampuan anggaran nasional untuk memperbaiki tingkat gaji dan kualitas hidup pegawai negeri dan pejabat-pejabat penting pemerintah, yang pada gilirannya akan meningkatkan upaya untuk melenyapkan korupsi dari birokrasi dan aparatus pemerintah Indonesia.

Keenam, dengan tercapainya pemerintah yang kuat dan bersih, selanjutnya melaksanakan transformasi perekonomian Indonesia dari perekonomian berbasis komoditas/bahan mentah menjadi perekonomian industri maju modern berbasis ilmu pengetahuan.

Prabowo mengatakan, prioritas pembangunan Indonesia adalah menyediakan energi dan pangan yang sekaligus memberikan lapangan kerja. Untuk menjawab empat tantangan itu dibutuhkan pemimpin yang berani dan kuat. “Yang kita perlukan adalah solusi kreatif,” ujarnya.

Pada bagian lain ceramahnya, Prabowo memuji pencapaian para pemimpin Indonesia yang berhasil membawa Indonesia keluar dari krisis ekonomi 1998 dan menjadi negara demokrasi. Namun, ia juga menyayangkan para pemimpin mulai lengah menghadapi empat masalah besar itu.

Sumber: Gema Indonesia Raya

Gerindra-Hukum-Lemah,-Indonesia-Pasar-Potensial-Narkoba

Gerindra: Hukum Lemah, Indonesia Pasar Potensial Narkoba

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Pemerintah dianggap tidak memiliki taji yang kuat untuk mengatasi masalah narkoba. Malah, kasus penggunaan narkoba beberapa tahun belakangan makin meningkat. Ini menandakan masih maraknya peredaran narkoba di masyarakat karena lemahnya hukum di Indonesia.
“Hukum di Indonesia lunak untuk mereka. Berbeda dengan Malaysia atau Singapura yang langsung menerapkan hukuman mati. Akibatnya sindikat internasional dari Iran, Malaysia, Belanda, dan Hong Kong memandang Indonesia sebagai pasar potensial industri narkoba,” kata Wakil Ketua DPP Partai Gerindra, Fadli Zon, di Jakarta, Ahad (3/2).

Menurut Fadli, narkoba seharusnya jangan dilihat secara parsial. Sehingga akhirnya terjebak penanganan eksesnya saja. Namun, harus melihat pangkal masalahnya, yakni penegakan hukum kasus narkoba yang masih lemah.
“Harusnya status mereka pengedar atau bandar, tapi turun menjadi pemakai. Sehingga, jaringan narkoba meningkat karena hukum lemah,” cetus dia.

Jadi, ujar Fadli, tak aneh jika pengguna narkoba terus meningkat tiap tahun. Ini lantaran pemerintah agak permisif dan kondusif untuk para pengguna narkoba. Hingga saat ini, lebih dari 5,8 juta jiwa penduduk Indonesia mengonsumsi narkoba.

Kerugian negara atas maraknya kasus narkoba sendiri mencapai Rp 40 triliun per tahun. Sedangkan, perputaran uang Industri narkoba di Indonesia mencapai Rp 23 triliun per tahunnya.
“Narkoba ini juga lebih berbahaya dari terorisme, yaitu per jam secara nasional dua orang mati karena narkoba,” ucap Fadli.

Mengaca dari segudang kasus yang ada, menurut Fadli, kebijakan penanganan narkoba harus bersifat preventif. Misalnya, dengan berani memberi hukuman yang lebih tegas dan keras. Badan Narkotika Nasional (BNN) dan seluruh aparat penegak hukum juga harus dipastikan kebersihannya dari intervensi mafia narkoba.

Redaktur : Citra Listya Rini
Reporter : Mansyur Faqih

Sumber: republika.co.id