Fadli-Zon-Inpres-Kamtibmas,-Bukti-Kegagalan-Pemerintah.

Fadli Zon: Inpres Kamtibmas, Bukti Kegagalan Pemerintah.

RMOL. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono baru saja mengeluarkan Inpres No II Tahun 2013 tentang Kamtibmas. Inpres ini dikeluarkan untuk meningkatkan efektivitas penanggulangan gangguan keamanan. Banyak konflik sosial di tahun 2012 yang tak tertangani dengan baik, menjadi landasan dikeluarkannya inpres tersebut.

Inpres diterbitkan untuk mencegah meluasnya konflik sosial. Dengan inpres ini, Polri dan pimpinan daerah diminta tak ragu menangani langsung kerusuhan sosial di masyarakat.

Keluarnya inpres ini di satu sisi tampak menunjukkan keinginan kuat pemerintah menyelesaikan konflik sosial. Namun di sisi lain, Inpres ini bukti bahwa pemerintah gagal mengatasi sumber konflik yang selama ini sudah ada. Inpres ini lebih menggunakan pendekatan keamanan dalam penanganannya ketimbang pencegahan.

Demikian disampaikan Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra Fadli Zon kepada Rakyat Merdeka Online beberapa saat lalu (Sabtu, 2/2).

Lebih lanjut Fadli Zon mengatakan jangan sampai Inpres membuat aparat keamanan di lapangan bertindak prematur menangani konflik sosial dan bertindak represif. Hak-hak sipil politik masyarakat jangan terlanggar.

“Seharusnya, presiden juga bisa responsif mengidentifikasi akar konflik sosial yang ada. Salah satu yang marak adalah konflik agraria. Petani seringkali dirugikan bahkan menjadi korban dalam penanganannya,” tukas Fadli Zon.

Peran aparat keamanan, lanjutnya, hanya mencegah meluasnya konflik, namun jika sumber konflik tak diselesaikan akan percuma saja. Karena itu, pemerintah juga harus fokus menggunakan pendekatan lain.

“Sumber konflik sosial utamanya adalah kesenjangan ekonomi dan ketimpangan kesejahteraan. Permasalahan ini strategis untuk bisa memadamkan sumber konflik sosial di masyarakat. Sehinggga, pendekatan ekonomi dan kesejahteraan cukup penting dilakukan juga,” demikian Fadli Zon. [ian]

Sumber: rmol.co

Diminta atau Tidak, Prabowo Subianto Pastikan Turun ke Jawa Barat

Diminta atau Tidak, Prabowo Subianto Pastikan Turun ke Jawa Barat

RMOL. H-22 Pilgub Jawa Barat, Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra, Prabowo Subianto, menyatakan sekali lagi dukungan penuh kepada pasangan Dede Yusuf-Lex Laksamana.

“Saya tadinya nggak mau ngomongin kampanye, kalian yang minta ya. Insya Allah, pasangan ini (Dede-Lex) amanah,” ujar Prabowo usai Dialog Nasional di Hotel Preanger, Sabtu (2/2).

Sebelumnya, mantan Danjen Kopassus itu memenuhi undangan ICMI Jawa Barat untuk berbagi pandangan di dialog nasional dan menyampaikan pidato dengan tema “Kepemimpinan Nasional Menuju Penguatan Kedaulatan Bangsa”

Prabowo menegaskan, dukungan kepada pasangan itu karena mereka dipercaya membawa amanah rakyat dan jujur.

“Mereka sangat jujur, amanah itu alasan saya mendukung penuh mereka,” paparnya.

Prabowo bahkan bersedia turun langsung saat kampanye, jika sudah menerima jadwal resmi dari KPU.

“Diminta atau tidak diminta, saya turun ke Jabar demi memenangkan pasangan cagub-cawagub kami,” pungkasnya.[ald]

Sumber: rmol.co

Ini-Pemborosan-Anggaran-DKI-yang-Digugat-Prabowo-Subianto

Ini Pemborosan Anggaran DKI yang Digugat Prabowo Subianto

TRIBUNNEWS.COM – Kasus korupsi dan inefisiensi anggaran di Indonesia sudah masuk stadium membahayakan dan mengancam kedaulatan bangsa. Negara ini akan gagal dan tumbang jika tidak segera dilakukan perubahan kebijakan pro rakyat. Demikian rilis yang dikirim ke redaksi Tribunnews.com.

“Sejarah mengatakan negara besar seperti Uni Soviet, dan rezim kuat di timur tengah tumbang. Tidak ada uang untuk tentara dan rakyat karena korupsi inefisiensi merajalela di elite,” ujar Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra, Prabowo Subianto saat menjadi pembicara Dialog Nasional “Kepemimpinan Nasional Menuju Penguatan Kedaulatan Bangsa,” yang diselenggarakan oleh Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia Jawa Barat, Bandung, Sabtu (2/2/2013).
Prabowo menambahkan tidak sejahteranya rakyat dan minimnya anggaran keamanan menyebabkan munculnya persoalan kecil yang bisa berujung pada aksi huru hara dan tumbangnya sebuah rezim.

Prabowo mencontohkan informasi yang diperolehnya dari salah satu wakil gubernur terkait dugaan kasus korupsi anggaran yang terjadi dalam APBD nya periode lalu.
Penggunaan anggaran pembelian barang dengan mengambil keuntungan 10 hingga 20 persen menurutnya dapat diwajarkan dalam hal dagang. Namun, jika sampai ratusan bahkan ribuan persen itu sudah membahayakan. “10 -20 persen itu bisa diwajarkan dalam dagang, tapi ini ratusan persen di DKI, ini keterlaluan,” jelasnya.

Prabowo juga mencontohkan adanya anggaran Scanner harga 2 juta yang dianggarkan 270 juta, biaya pembangunan, biaya halte bis sampai 24 miliar dan motor pemadam kebakaran harga 26 juta dianggarkan 260 juta. “Itu halte bis apa? Itu sama dengan harga rumah di Pondok Indah,” ungkapnya.

Selain kasus korupsi, Prabowo juga menilai pemborosan dan inefiesiensi anggaran sedang terjadi di Indonesia. Ia mencontohkan borosnya pelaksanaan pemilukada di salah satu provinsi dimana pemenangnya menghabiskan dana 600 miliar, sementara yang kalah 400 miliar.
“Jumlahnya sudah satu triliun, dana dari mana itu, pasti dari anggaran dan itu baru provinsi, belum kabupaten dan kota,” tambahnya.

Kondisi pengunaan anggaran akan semakin tidak efisien dengan adanya rencana penambahan empat provinsi dan 16 kabupaten di Indonesia. Akibatnya anggaran daerah hanya akan habis untuk belanja pegawai, rumah dinas, gedung DPRD dan banyak lagi fasilitas pemerintahan lainnya. “Perlu dipertimbangkan ulang kelanjutan pemilihan langsung kepala daerah dan pemekaran wilayah. Itu tidak efisien,” ujarnya.
Karena itu, Prabowo mengajak para cendekiawan, professor dan guru besar di seluruh Indonesia di ICMI, Muhamadiyah dan NU untuk melakukan perubahan.
Sejarah dunia mengatakan kekuatan kharisma dan pengaruh para cendekiawan mampu merubah satu kebijakan disebuah Negara.

Pemerintah Amerika Serikat sudah berkali kali merasakan dasyatnya penolakan guru besar terkait kebijakan perang salah satunya saat memerangi Vietnam.
“Kalau yang bicara itu aktivis, politisi, pengamat, itu belum bergetar, tapi jika para guru besar sudah ambil kebijakan, disitu ada perubahan, ” tegasnya. Prabowo menambahkan pemerintahan yang lemah, tidak efisien dan korupsi merupakan salah satu empat tantangan Indonesia di masa mendatang yang harus segera diselesaikan.

Ketiga lainnya yakni menipisnya cadangan sumber daya energi dimana Indonedia sudah harus mempertimbangkan sumber energi lainnya selain minyak, seperti gas, energi terbarukan, bahkan nuklir. Ledakan penduduk 1, 6 persen setiap tahun atau 3,2 juta dimana dalam 10 tahun kedepan Indonesia akan memiliki 30 juta lebih mulut baru untuk diberikan makan, maka pengendalian pertumbuhan penduduk melalui keluarga berencana harus diaktifkan kembali. Serta ketidak seimbangan struktural perekonomian telah menciptakan rasa ketidakpuasan dan keadilan, dimana kemajuan ekonomi hanya menguntungkan segelintir elite saja.

Editor: Widiyabuana Andarias

Sumber: tribunnews.com

Tidar-Berjuang-Menangkan-Gerindra-dan-Prabowo

Tidar Berjuang Menangkan Gerindra dan Prabowo

Metrotvnews.com, Jakarta: Jelang Pemilu 2014, berbagai upaya konsolidasi partai dan sayap partai terus dilakukan. Tunas Indonesia Raya (Tidar) sebagai salah satu sayap Partai Gerindra tengah melakukan persiapan untuk memenangkan Gerindra di Pemilu 2014 dan Prabowo Subianto sebagai Presiden di tahun yang sama.

Demikian dikatakan Ketua Umum DPP Tunas Indonesia Raya (Tidar) Aryo Djojohadikusumo saat membuka Rapat Kerja Nasional II Tidar di Kantor DPP Gerindra, Jakarta, Jumat (1/2) malam.

Menurut dia, sebagai sayap partai, TIDAR yang memiliki kepengurusan di 28 Provinsi itu berupaya memenangkan Gerindra dan juga Ketua Dewan Pembina Gerindra Prabowo Subianto sebagai Presiden. “Kita bukan saja membutuhkan Pemimpin baru tetapi juga gerakan haluan yang baru. Toh kalau Gerindra ingin memajukan Calon Presiden di 2014 maka perolehan suara harus signifikan. Maka itu kerja kami adalah juga untuk mendapat dukungan suara partai,” jelas Aryo.

Rakernas yang berlangsung selama 3 hari ke depan ini dibuka oleh Sekjen DPP Gerindra Ahmad Muzani. Dalam sambutannya, Muzani online roulette mengingatkan seluruh penguruss TIDAR untuk terus mempertahankan atmosfer dukungan dan harapan massyarakat yang bessar pada Prabowo dan Gerindra.

“Ini adalah tantangan kita yaitu bagaimana mempertahankan atmosfer ini. Di mana-mana dalam kunjungan saya, nama Prabowo selalu disebut. Ini fenomena yang sama seperti PDIP pada tahun 1999 lalu saat dukungan masyarakat sangat bessar kepada PDIP. Nah kerja kita adalah mempertahankan atmosfer dukungan ini,”. Jelas dia.

Bagi Muzani, Gerindra menganggap kehadiran sayap-sayap partai sebagai bentuk dukungan yang signifikan. “Selain untuk menopang pemenangan partai, sayap partai dibutuhkan juga untuk pembelajaran politik bagi ssiapa pun yang ingin belajar,” tandas dia. (Thomas Harming Suwarta/Agt)

Sumber: metrotvnews.com

Gerindra Fokus pada RUU PilpresGerindra Fokus pada RUU Pilpres

Gerindra Fokus pada RUU Pilpres

JAKARTA – Undang-Undang Pemilihan Presiden (Pilpres) yang salah satunya mengatur syarat pencapresan sangat menentukan berapa banyak kandidat yang memenuhi syarat untuk maju di Pilpres 2014. Partai Gerindra sudah pasti sangat berkepentingan dalam UU ini. Karena itu, Fraksi Gerindra mengarahkan fokus perhatiannya dalam pembahasan revisi UU Pilpres ini di DPR.

“Presidential threshold 20 persen bukan satu-satunya varian yang penting dalam UU Pilpres. Namun dari berbagai masalah di UU Pilpres itu, Fraksi Gerindra akan mempertanyakan landasan presidential threshold (preshold) sejak tahun 2004 yang sebesar 5 persen, kemudian 2009 sebanyak 20 persen dan 2014, belum jelas berapa persen,” kata Ketua Fraksi Gerindra Ahmad Muzani di sela-sela diskusi “Revisi UU Pilpres, Keadilan untuk Semua” di Gedung DPR, Senayan, Kamis (31/1).

Menurut Muzani, berapapun preshold yang ditetapkan betul-betul subjektif dan tidak berlandaskan UU. “Menurut hemat saya, mari kita kembali ke pasal 6 ayat 1 ayat 2 UUD 45 yang menyebutkan presiden dan wapres diajukan oleh parpol atau ghabungan parpol sebelum pemilu dimulai. Jelas tidak ada angka preshold,” tegasnya.

Soal daftar pemilih tetap (DPT), Muzani mengatakan, ada beberapa point penting yang masih rancu dalam UU Pilpres itu. Dalam UU Pilpres yang lama tidak mengakomodir warga negara yang berumur 17 tahun atau telah menikah yang tidak memiliki KTP. Dalam UU Pemilu yang baru, warga negara yang tidak memiliki KTP diakomodir. “Karena dalam UU Pilpres tidak diakomodir, maka ini bisa menimbulkan masalah,” kata Sekjen Partai Gerindra ini.

Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR dari Fraksi Partai Gerindra Martin Hutabarat mengatakan, dari sembilan fraksi yang ada di DPR, ada yang ingin tetap dengan persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20 persen dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25 persen dari suara sah nasional dalam pemilu legislatif.

“Sementara kubu satunya menghendaki agar diturunkan syarat ambang batasnya. Karena itu, kalau partai-partai itu tetap ingin ambang batas presiden 20 persen, Gerindra juga akan ngotot menolak membahas revisi undang-undang ini,” tegasnya.

Martin mengaku akan memastikan partainya menempuh jalan demokrasi untuk memajukan Prabowo Subianto sebagai capres dalam Pemilu 2014. Jika upaya politik di parlemen kandas, pihaknya menggunakan jalur Mahkamah Konstitusi (MK). “Jalan terakhir, partai akan mengajukan uji materi UU Pilpres di MK,” tandasnya.

Perdebatan di Baleg terkait UU Pilpres, selain mengemuka usulan agar tetap mengacu UU No 42 Tahun 2008 tentang Pilpres, juga muncul usulan agar syarat presidential threshold (preshold) diturunkan sama dengan besaran parliamentary threshold (PT) sebesar 3,5 persen. Setiap partai politik yang lolos PT, dapat mengajukan calon presiden. Usulan lainnya yang mengemuka, yakni menurunkan besaran PT dari 20 persen kursi parlemen, seperti syarat saat Pilpres 2009 lalu, menjadi 15 persen.

“Yang kami persoalkan adalah frasa 20 persen DPR dan 25 suara sah secara nasional, dan itu menurut kami bertentangan dengan pasal 6a ayat 1 UUD 45 yang mengatakan pencalonan presiden hanya diusulkan partai politik peserta pemilu. Kami juga tidak meminta agar MK membatalkan ayat 9, tapi untuk ditafsirkan lagi oleh MK,” pungkasnya. (dms)

Sumber: jpnn.com