logo Tidar Kerinci Agung

Aktivitas Bisnis Prabowo Subianto Tidar Kerinci Agung

Tidar Kerinci Agung (TKA) adalah perusahaan investasi dalam negeri yang didirikan pada bulan July 1984 oleh Prof. Dr. Soemitro Djojohadikusumo. TKA berlokasi di dua propinsi dan tiga kawasan, yakni Sawah Lunto-Sijunjung, Solok, Sumatra Barat dan Tebo di propinsi Jambi.

Sebagai pemegang hak pengelolaan dan pengoperasian area sebesar 28.000 hektar dalam kurun waktu 35 tahun, TKA telah mengembangkan sebuah perkebunan kelapa sawit seluas 16.048 hektar dan pabrik pengolahan minyak kelapa sawit serta fasilitas penunjangnya di area selebihnya.

TKA mempekerjakan 547 staf permanen, termasuk staf senior, dan 4.923 pekerja harian, yang juga memiliki hak atas pembayaran tambahan sebagai insentif atas peningkatan produksi. Sebagai tambahan, perusahaan juga menyediakan perumahan kepada para pekerja di dalam area perkebunan, sekolah, klinik, rumah ibadah, fasilitas rekreasi dan olahraga serta koperasi bagi karyawan.

Perkebunan TKA meliputi 5 bagian, mencakup area seluas 28.064 hektar, setiap bagian seluas kira-kira 5000 hektar. Ini untuk memastikan bahwa manajemen perkebunan dan paska masa panen aktifitas dapat dilakukan dengan lebih terorganisir dan efektif.

Pabrik penyulingan minyag kelapa sawit dibangun pada tahun 1991 dengan kapasitas awal dapat memproses 30 ton tandan buah kelapa segar per jam, meningkat menjadi 60 ton per jam. Hasil yang diperoleh berupa minyak sawit mentah dan serbuk kelapa sawit.

Sejalan dengan komitmen Perusahaan untuk tetap memelihara keberlangsungan lingkungan alam, analisa dampak lingkungan serta manajemen sampah dan sisa pabrik dilakukan dengan teknologi tinggi untuk mengurangi efek negatif polusi terhadap sumber daya alam sekitar.

logo Nusantara Energy

Aktifitas Bisnis Prabowo Subianto Nusantara Energy

Nusantara Energy adalah sebuah perusahaan berbasis di Indonesia yang didirikan pada bulan November 2001 oleh Prabowo Subianto. Johan Teguh Sugianto, dan Widjono Hardjanto, sebagai holding company untuk mengkonsolidasikan berbagai sumberdaya yang bergerak dalam bidang yang berbeda-beda.

Visi Nusantara Energy adalah untuk menjadi sebuah kekuatan penggerak ekonomi untuk kesejahteraan masyarakat dan bangsa Indonesia. Perusahaan ini berusaha untuk aktif dan ambil bagian menjadi pemain yang bersifat positif dalam kancah perekonomian Indonesia. Juga untuk meningkatkan nilai bagi para pemegang sahamnya dengan tidak lupa turut mensejahterakan para pekerjanya.

Nusantara Energy memiliki misi untuk mengembangkan berbagai proyek investasi bagi sumber daya alami yang akan memberikan keuntungan dan meningkatkan pendapatan perusahaan dan kesejahteraan sumberdaya manusia, pemegang saham, dan pegawainya.

Secara umum perusahaan-perusahaan dalam naungan Nusantara Energy terbagi atas lima unit usaha sebagai berikut:

  • Pulp
  • Kehutanan dan Pertanian
  • Pertambangan
  • Perikanan Komersial
  • Jasa Pelayanan Profesional

Pada saat ini, keseluruhan perusahaan dalam Nusantara Energy Group menampung tidak kurang dari 10.000 pekerja, dengan total asset sebesar US$ 1.0 milyar.

Kembalikan Indonesia!

Menuju Pemerintahan yang Kuat, Bersih dan Efektif, Kebijakan represif negara vis a vis rakyat sudah ketinggalan zaman. Dengan globalisasi, gerak negara jadi terbatas, bahkan sangat terbatas. Kendati demikian tetap harus dicatat bahwa stabilitas nasional adalah hal yang niscaya bagi suatu negara yang ingin membangun. Ini karena tujuan paling esensial dari stabilitas nasional itu sendiri adalah terciptanya rasa aman di tengah masyarakat.

Tanpa stabilitas dalam negeri, mustahil sebuah program pembangunan nasional dibangun. Karena itulah, dalam konteks stabilitas nasional ini, setiap komponen masyarakat harus mendukungnya sepenuh hati, tanpa harus menaruh stigma terlebih dulu terhadap kebijakan stabilitas nasional tadi, misalnya dengan terburu-buru menganggap kebijakan menegakkan stabilitas nasional identik dengan menggalakkan sikap-sikap represif negara visa vis rakyat.

Dalam membangun pemerintahan yang kuat, bersif dan efektif, kita tidak boleh setengah-setengah memberantas korupsi yang membudaya di tengah masyarakat. Korupsi yang mengakar kuat di tengah masyarakat negeri ini, ditamban budaya kolusi di kalangan birokrat, dalam level tertentu bahkan sudah menjadi faktor kunci bagi lahirnya instabilitas nasional yang mengancam rasa aman masyarakat.

Memberantas Korupsi
Prasyarakat menuju terciptanya pemerintahan yang kuat, bersih dan efektif adalah terciptanya stabilitas nasional yang merata di seluruh negeri. Menciptakan stabilitas nasional tidak identik dengan melakukan represi terhadap rakyat. Di era 1960-an sampai 1970-an, bahkan juga 1980-an, sejumlah negara tertentu termasuk Indonesia dengan ideologi masing-masing memang punya kebijakan menciptakan stabilitas nasional ini dengan melakukan represi terhadap rakyat. Namun sejak 1990an, ketika isu globalisasi sudah merupakan wacana keseharian yang tidak saja terbatas di ruang-ruang sekolah atau perguruan tinggi, maka penting disepakati kembali apa yang dimaksud dengan stabilitas nasional itu. Dalam definisi yang sederhana, menciptakan stabilitas nasional berarti membangun pemerintahan yang kuat, bersih dan efektif, bukan pemerintahan yang represif dan diktatorial.

Agar agenda pemberantasan korupsi ini efektif, maka hal pertama yang harus dilakukan adalah membentuk badan antikorupsi yang memiliki kewenangan polisionil. Memberantas korupsi yang akut di Indonesia tidak cukup hanya dengan membentuk sebuah komisi antikorupsi, yang bahkan suara dan hasil investigasinya tidak didengar orang lantaran tidak memiliki kewenangan polisionil tadi. Lihatlah komisi-komisi yang dibentuk pemerintah saat ini. Semuanya nyaris tak ubahnya macan ompong yang suaranya disepelekan, apalagi oleh para koruptor yang merasa punya dukungan kuat orang-orang yang duduk di pemerintahan. Kewenangan polisional lembaga antikorupsi tersebut perlu didukung dengan program komputerisasi di departemen-departemen strategis, untuk menjamin transparansi dan memantau kebocoran keuangan negara seperti yang selama ini terjadi.

Meningkatkan Partisipasi Publik
Di era otonomi daerah seperti yang kita jalankan saat ini, meningkatkan partisipasi publik c{alam meiakukan pembangunan nasional adalah hal yang juga niscaya. Hanya dengan mengikutsertak,mengantisipasi publik sebanyak-banyaknyalah sebuah upaya mewujudkan stabilitas nasional dengan paradigma seperti yang saya jabarkan di ar;w dapat tercapai. Kebijakan pemerintahan yang top-down dan sentralisasi sudah ketinggalan zaman. Bahkan negara maju seperti Amerika Serik:n atau negara-negara Eropa iainnya semisal Inggris dan Jerman lehilv mengedepankan kebijakan (bottom-up yang melibatkan sebany;n. mungkin partisipasi publik itu ketimbang kebijakan top-down.
‘sebanyak keuntungan bisa kita peroleh dari pendekatan bottom up ini. Pertama, masyarakat jadi memiliki rasa-punya (sense of belonging) yang lebih tinggi terhadap pembangunan nasional yang dilakuk:w pemerintah. Ini karena masyarakat merasa kebijakan pembangun.m yang ada dirumuskan oleh mereka, dijalankan oleh mereka, ~lan bail:buruk hasilnya b~rpulang pada mereka. Kedua, dengan ikut merumuskan kebijakan, berarti tlengan sendirinya masyarakat turut mem,wtau proses dan jalannya pembangunan nasional tadi. Ini berarti mereka akan menjadi watchdog abadi terhadap proses pembangunan, ~l;m icarena itu pemerintah sebagai pelaksana langsung pembangunan tidalc hisa lagi bisa main-main – apalagi melakukan pesta besar korupsi clav kolusi — karena mereka diawasi langsung oleh rakyat. Inilah bentul; langsung dari teori transparansi dan akuntabilitas publik yang selama ini banyak didengung-dengungkan orang.
Tentu saja, melibatkan sebanyak mungkin partisipasi publik tidak berarti seluruh masyarakat secara liar terlibat dalam proses merumuskan dan menjalankan pembangunan nasional tacli. Eksistensi masyarakat harus direpresentasikan oleh badan-badan negara yang bersifat formal semacam DPR/MPR RI clan dan org.misasi-organsinasi kemasyarakatan di luar itu semacam ormas dan beragam LSM.

Dalam buku yang dijadikan rujukan hanyak orang, Decentralization and Developrnent: Policy Implementation in Developing Countries (1983), Shabbir Cheema mencatat tujuh peran bisa dimainkan LSM dan organisasi swadaya masyarakat lainnya itu dalam proses pembangunan nasional, baik di tingkat pusat maupun daerah:

1) Menjadi alat yang terus-menerus menggelorakan kesadaran sosial dan politik di tengah masyarakat;

2) Kendaraan yang efektif untuk memobilisasi partisipasi publik;

3) Perancang kebijakan lokal karena mereka tumbuh dari masyarakat sekitar dan karenanya tahu kebutuhan Iokal;

4) Lemlbaga yang efektif untuk menyediakan pelayanan publik;

5) Mampu memohilisasi sumberdaya alam lokal;

6) Mampu mengekspresikan kebutuhan masyarakat lokal; dan

7) Efektif memberikan pengaruh pada kebijakan dan aparat lokal.

Mereformasi Birokrasi
Untuk mendukung pemerintahan yang efektif kita perlu mereformasi birokrasi:
1. Indepensi birokrasi terhadap pejabat politik. Loyalitas birokrasi terhadap eksekutif hanya sebatas tugas-tugas profesional dari birokrasi itu sendiri. Birokrasi dengan alasan apapun tidak tlapat dimanfaatkan oleh pejabat politik untuk melakukan rogram-program politik pribadinya.
2. Profesionalitas birokrat dalam mengeksekusi program-pro gram pemerintahan dalam semua tingkatan.
3. Menciptakan aparat birokrasi yang bersih dan memiliki kemampuan untuk tnelakukan tugas-tugas negara dan memegang teguh komitmen terhadap kesejahteraan rakyat. 4. Mclakukan restrukturisasi jajaran birokrasi untuk memba ngun pemerintahan yang efektif dan efisien.
5. Menaikan gaji pegawai negeri secara signifikan untuk mencegah perilaku koruptif di kalangan birokrasi karena rendahnya pendapatan.

Membangun Sistem Hukum Nasional
Membangun sistem hukum nasional dalam rangka menegakan supremasi hukum untuk memberikan rasa aman, ketertiban umum dao rasa terlindungi bagi setiap warga negara.
1. Menciptakan sistem hukum dan produk hukum yany, bersifat memberi pangayoman dan landasan hukum yang pasti pada setiap kegiatan yang berlangsung di masyarakat. 2. Melakukan penertiban terhadap lembaga peradilan merupakan prioritas utama karena aparat penegak hukui~~ seringkali menjadi hambatan bagi penegakan hukum.
3. Peningkatan kesadaran dan kepatuhan hukum guna menciptakan ketertiban sosial dan politik.
4. Pembaharuan sistem hukum nasional sebagai pengganti produk hukum kolonial dan berkomitmen melanjutkan reformasi hukum yang mencakup baik substansi hukum aparat penegak hukum dan budaya hukum.

Menuju Kemandirian Ekonomi Nasional
Kita juga harus membangun perekonomian nasional kita secara mandiri, profesional, dan tidak rapuh dari intervensi dan konspirasi internasional. Krisis ekonomi 1997 lagi-lagi memberi pelajaran berhar ga buat kita. Krisis itu mengingatkan kita betapa tidak enaknya dijajah secara ekonomi oleh faktor-faktor eksternal, yang direpresentasikan oleh campur tangan yang kuat dari lembaga internasional semacam IMF atau lembaga-lembaga donor lainnya.
Untuk itu, kita perlu menggagas dua agenda besar untuk kita kerjakan bersama untuk membangun kemandirian ekonomi nasional itu. Pertama, menjaga stabilitas mata uang kita dan mengendalikan devisa negara; kedua, membangun dan memperkuat swasembada pangan dan menciptakan sebanyak mungkin lapangan kerja.

Menjaga Mata Uang, Mengendalikan Devisa
Lagi-lagi kita harus mencontoh Malaysia di era Mahathir, juga Malaysia di era sekarang ini, yang berhasil menjaga stabilitas mata uang dan mengendalikan devisa negara mereka saat krisis melanda, hingga negara itu dengan gampang keluar dari krisis. Indonesia perlu mencontoh apa yang dilakukan Malaysia, capital control, suatu strategi yang sejalan dengan pemikiran Kwik Kian Gie yakni segera menerapkan fixed rate system dan membatasi perdagan gan rupiah. Hal ini pun sesuai dengan UUD 1945 pasal 23B, “Macam dan harga harga mata uang ditetapkan dengan Undang-Undang.”

Kunci dari keberhasilan ini adalah nasionalisme, patriotisme, juga pemerintahan yang kuat. Tanpa ketiga hal itu, tidak gampang konglomerat dan enterprener yang memegang mata uang ringgit di luar negeri mengembalikan pundi-pundi ringgit mereka ke Malaysia. Inilah yang sebaliknya terjadi pada konglomerat dan wiraswastawan Indonesia. Dengan dalih keselamatan dan bermotifkan kepentingan perut sendiri, mereka cenderung menaruh pundi-pundi rupiah dan juga dolar mereka di bank-bank luar negeri, terutama Singapura. Ironisnya, tidak ada kebijakan pemerintah kita yang mengharuskan devisa negara dari meningkatnya ekspor dikembalikan ke dalam negeri. Akibatnya, banyak pengusaha kita lebih senang memarkir uang mereka di luar negeri, sambil terus mengais-ngais rejeki dalam pasar nasional.

Belajar dari kenyataan di atas, sudah saatnya kini kita berpaling pada Usaha Kecil dan Menengah (UKM) dan jaringan koperasi yang ada sebagai basis perekonomian kita di masa depan. Sektor inilah yank~ di masa krisis dulu justru menjadi penyelamat perekonomian dalam negeri. Mereka iustru membuktikan diri tangguh di masa krisis sekaligus menunjukkan nasionalisme yang tinggi dengan tidak melakukav capital flight ke mana pun. Hidup mati mereka adalah di tanah air tcrcinta ini. Di tanah ini mereka tumbuli, hidup, berkembang, dan mewariskan apa saja yang mereka capai kepada anak cucu mereka yan; memang hidup dan mati di negeri tercinta ini.

Kita perlu menaruh perhatian lebih – terutama secara politis sebagaimana para elit politik Malaysia melakukannya sejak awal 1970an kepada usaha kecil dan menengah mereka — kepada sektor yang melibatkan banyak orang ini. Dengan logika terbalik, adalah berdosa juga jika kita meneruskan pola larna sistem perekonomian kita, yang cuma memanjakan segelintir konglomerat untuk mengendalikan perekonomian 220 juta lebih anak manusia Indonesia. Penting dicatat, pasca krisis ini, justru para konglomerat itulah yang punya utang besar dan dibebankan kepada rakyat Indonesia.

Namun demikian, paradigma ekonomi baru ini tidak berarri menghalalka~a kita merebut paksa hak-hak properti segelintir orang yang kadung dimanjakan secara ekonomi di masa Orde Baru di atas. Harus dicamkan bahwa mereka adalah juga saudara-saudara kita sebangsa dao setanah air. Hanya saja, jiwa patriotisme mereka perlu terus digelorakan agar mereka lebih peduli lagi pada nasib masyarakat banyak dan karcna itu malu hati jika nanti melakukan capital flight. Nasionalisme mereka juga perlu dipompakan lagi, agar kecintaan mereka pada tanah air ini tidak setengah-setengah dan karena itu siap mati demi membangun perekonomian bangsa.

Ekonomi selama ini digenggam oleh kalangan nonpribumi, itu benar, Tapi fakta bahwa banyak juga kalangan nonpribumi yang punya komitmen kebangsaan dan nasionalisme tinggi terhadap negara juga fakta yang tidak bisa dibantah. Kwik Kian Gie dan Lin Che Wei acialah beberapa contoh warga Indonesia keturunan Cina yang sejumlah pernyataan dan tindakannya menunjukkan nasionalisme yang tinggi pada negeri ini.

Di sisi lain, kita juga melihat banyak kalangan yang disebut pribumi — sebagian mungkin tennasuk dalam kategori segelintir orang yang menguasai porsi terbesar distribusi ekonomi di Indonesia tadi ternyata juga tidak cukup punya kepedulian pada nasib bangsa dan negara ketika krisis ekonomi melanda kita tahun 1997 lalu. Atau mereka yang memanfaatkan kekuasaan dan longgarnya penegakan hukum krisis berlangsung untuk mengeruk sebanyak yang nota bene milik rakyat, baik untuk golongan, kelompok, atau partai. Orang-orang semacam ini juga dikategorikan sebagai tidak nasionalis, tidak patriotis, kendatipun ka secara sosiologis kepalang dianggap dan disebut pribumi.

Dikotomi orang kaya pribumi dan nonpribumi menjadi tidak relevan dalam melakukan perbaikan ekonomi lndonesia di masa depan. Pokoknya, sekali mereka menunjukan patriotisme dan nasionalisme yang tinggi terhadap bangsa dan negara, kita harus merangkulnya menjadi bagian tak terpisahkan dalam rnembangun Indonesia tercinta ini. Sementara terhadap orang-orang yang terus mengangkangi fondasi keutuhan negara bangsa kita, entah dengan cara menyebalkan melakukan mereka capital flight atau melakukan korupsi atas nama kekuasaan, layak dihukum berat.

Membangun Perekonomian yang Bermartabat

Rasanya baru kemarin kita menyambut kehadiran fajar pagi 2004. Namun, bertumpuk agenda – yang mencerminkan beratnya beban bangsa ini – sudah memaksa kita bekerja keras sejak sekarang. Tahun 2004 memang kita masuki dengan harap-harap cemas. Adakah ia akan menjadi titik balik kebangkitan bangsa dari keterpurukan panjang akibat krisis; atau sebaliknya, semakin terpuruk dan bersiap membawa bangsa ini menuju jurang kebangkrutan.

Kita tahu, ada dua agenda strategis pada tahun ini yang sekaligus menjadi titik kritis penentuan nasib bangsa. Yakni, pelaksanaan pemilu legislatif pada 5 April yang dirangkai dengan pemilihan presiden dan wakil presiden secara langsung pada bulan Juli. Kedua hajatan nasional itu diyakini bakal riuh dengan adu kepentingan, terutama dipicu oleh tumbuhnya kekecewaan kolektif terhadap penyelenggaraan pemerintahan selama lima tahun terakhir. Yang pasti, hasil akhir dari pergulatan menuju kursi kepemimpinan nasional itulah yang akan menjadi pertaruhan nasib dan masa depan Indonesia. Tidak terkecuali, yang berkait dengan problematika perekonomian.

Hikmah dari Krisis

Bicara obyektif, tahun 2003 – sebagaimana tahun-tahun sebelumnya – kita tinggalkan dengan sejumlah catatan buram. Era reformasi yang sempat membuncahkan harapan bagi dimilikinya landasan kokoh untuk melakukan serangkaian perubahan, ternyata tidak berjalan pada trek yang benar. Proses transisinya tertatih-tatih, meski sebagian justru kebablasan. Konsep atau tatanan kehidupan yang dulu dicita- citakan oleh para pendiri republik, tampaknya telah terdistorsi di hampir semua bidang.

Setiap hari kita masih terus dihadapkan pada situasi gonjang-ganjing. Ironisnya, sebagian besar terjadi justru akibat ulah dan sikap kita sendiri yang tidak jujur, tidak konsisten, tidak tertib, dan kurang bertanggungjawab dalam mengemban amanat rakyat. Tanpa perlu saling tuding dan menyalahkan satu sama lain, situasi ini tentu harus segera diakhiri. Kita mesti kembali dan belajar menjadi bangsa yang benar. Bangsa yang memiliki harkat dan martabat, mandiri secara ekonomi dengan rakyat yang hidup sejahtera dan tidak sekadar menjadi “kacung” di negeri sendiri – saking banyaknya aset strategis yang kini dimiliki asing.

Kesamaan tekad untuk mengakhiri keterpurukan bangsa memang mesti dikedepankan. Kita harus berani mengakui kesalahan dan sekaligus menyadari bahwa – jika dibandingkan dengan beberapa negara tain yang juga dilanda krisis ekonomi – Indonesia tergolong lamban untuk kembali bangkit. Sementara, lewat cara penyikapan dan strategi penanganan yang benar, tidak sedikit negara korban krisis yang bukan saja telah berhasil lolos dari keterpurukan, tapi bahkan mampu membangun kekuatan ekonomi yang pantas diperhitungkan.

Saya tertarik pada langkah-langkah penanganan krisis yang dilakukan pemerintah Malaysia dan Thailand. Selain dengan cepat melakukan reorientasi kebijakan, antara lain melalui pengendalian devisa, pemberantasan korupsi, dan memobilisasi sumber daya rakyat secara maksimal, pemerintah kedua negara juga jeli menetapkan prioritas program pada upaya menggerakkan roda perekonomian di sektorsektor produksi dengan berbasis sumber daya yang mereka miliki. Krisis pun dapat diatasi tanpa membawa dampak besar dan merugikan rakyat. Bagaimana dengan Indonesia? Mengamati tiga pemerintahan di era reformasi, banyak bukti yang menunjuk kegagalan penyelenggara pemerintahan dalam menghadapi dan mengatasi berbagai tekanan kepentingan yang muncul, baik dari dalam maupun luar pemerintahan. Akibatnya, arah pemulihan perekonomian jadi tak menentu, terdistorsi oleh kepentingan-kepentingan kelompak yang sangat dominan. Ujungujungnya, banyak kebijakan yang tidak aspiratif dengan kebutuhan dan kepentingan rakyat.

Ada pula kebijakan yang baik namun tidak kena sasaran, karena implementasinya di berbagai lini pemerintahan terdeviasi sangat jauh dari kepentingan rakyat kecil. Kenyataan ini menjelaskan, pemerintah selama ini tidak mampu mengonsolidasikan diri serta membangun keselarasan visi dan aksi di antara penanggungjawab berbagai lini pemerintahan untuk konsisten melaksanakan program pemulihan ekonomi. Dewasa ini, pertumbuhan ekonomi Indonesia bergerak di kisaran 3-4%. Namun, pertumbuhan ini pun lebih didorong oleh sektor konsumsi, bukan sektor riil. Kecenderungan ini membuat pengangguran terus menghadirkan ancaman, dan menuntut antisipasi dini untuk mencegah terjadinya ledakan masalah.

Di tengah kesulitan yang kian mengimpit, pemerintah seharusnya pandai mengambil hikmah dengan mencermati biang penyebab krisis. Runtuhnya berbagai konglomerasi ekonomi, misalnya, merupakan hikmah besar yang tak cukup dimaknai sekadar sebagai akibat lemahnya fundamental perekonomian Indonesia saat itu. Hikmah yang lebih penting: memberikan perhatian berlebihan pada kegiatan ekonomi skala besar dan mengabaikan yang kecil, menengah serta sektor informal, ternyata merupakan kesalahan kebijakan yang harus dibayar sangat mahal. Nyatanya, selama krisis, usaha ekonomi skala kecil, menengah, dan sektor informal justru mampu bertahan bahkan menjadi penopang tetap berlangsungnya kegiatan ekonomi rakyat.

Krisis ekonomi seharusnya juga mampu membuka mata kita bahwa kebijakan pembangunan ekonomi nasional yang bertumpu pada sumber daya luar – dan bukan sumber daya lokal – adalah kebijakan keliru. Strategi kebijakan “footloose industry” yang mengandalkan pada sumber daya luar justru merupakan penyumbang utama ambruknya perekonomian. Dari fakta ini saja, sudah cukup alasan bagi pemerintah untuk segera melakukan reorientasi kebijakan. Utamanya, mengubah strategi kebijakan pembangunan ekonomi menjadi berbasis pada sumber daya lokal atau domestik (resource-based economy).

Membangun Pertanian
Ancaman terhadap kemerdekaan dan kedaulatan bangsa sejatinya tidak hanya tercermin lewat kehidupan rakyat yang makin berat, korupsi yang kian menggurita atau besarnya ketergantungan pembiayaan pembangunan pada utang luar negeri. Ancaman yang paling potensial justru terletak pada ketergantungan kita terhadap impor bahan pangan dari luar negeri. Kenyataan yang sangat ironis ini – mengingat Indonesia dikenal sebagai negara agraris yang amat kaya dengan berbagai sumber daya – umum dipahami tidak lepas dari adanya skenario jahat pihak luar, yang terwujud lewat kebijakan pangan yang kurang berpihak kepada rakyat.

Kenyataan paradoksal itu pula yang membuat saya sejak awal concern terhadap pentingnya memberikan perhatian dan prioritas yang lebih pada pembangunan sektor pertanian. Sikap ini tentu tidak terlepas dari kondisi faktual tentang banyaknya rakyat Indonesia yang bekerja dan menggantungkan hidup pada sektor ini. Mengutip BPS (2003), jumlah rumah tangga pertanian di Indonesia saat ini tercatat sebanyak 25,4 juta, di mana sebagian besar dari mereka ternyata hidup miskin.

Indikator yang mencolok tampak dari meningkatnya persentase rumah tangga petani gurem terhadap rumah tangga pertanian pengguna lahan – dari 52,7% pada 1993 menjadi 56,5% pada 2003. Menurut definisi BPS, petani gurem adalah rumah tangga pertanian yang menguasai lahan (milik sendiri atau menyewa) kurang dari 0,5 hektar dengan pendapatan per bulan rata-rata di bawah Rp 500 ribu. Dalam 10 tahun terakhir, BPS mencatat terjadinya peningkatan jumlah petani gurem rata-rata 2,6% per tahun, dan kini sudah mencapai 13,7 juta rumah tangga.

Banyak bukti yang menunjuk kurang berpihaknya kebijakan pangan pemerintah kepada petani. Contoh: ketika produksi pertanian anjlok di masa krisis, pemerintah bukannya mendorong ke arah peningkatan produktivitas, melainkan membanjiri pasar dengan beras impor. Bahkan, saat panen raya, pemerintah justru membuka lebar-lebar kran impor beras yang – menurut Depperindag (2003) – mencapai 3,5 juta ton per tahun. Akibatnya, harga beras di tingkat petani pun menukik tajam. Belum lagi, dampak berantai akibat kebijakan konversi lahan, rendahnya pemberian kredit kepada petani, dll., yang kian menyulitkan berkembangnya pembangunan pertanian.

Urgensi pembangunan sektor pertanian sekurangnya didukung oleh empat faktor. Pertama, dimilikinya sumber daya pertanian – lahan subur dan pengairannya – yang cukup melimpah. Kita tahu, luasnya lahan subur merupakan faktor produksi yang potensial didayagunakan secara maksimal. Kedua, ketersediaan tenaga kerja. Memang ada masalah menyangkut kualitas SDM sektor pertanian modern (dalam arti luas) yang belum memadai. Namun lewat kebijakan peningkatan SDM petani yang tepat, kelemahan ini niscaya dapat diperbaiki. Ketiga, besarnya potensi untuk memberikan nilai tambah terhadap produk pertanian lewat proses pengolahan primer pasca panen dan pengembangan agroindustri. Potensi ini tidak lepas dari populasi penduduk Indonesia (220 juta), yang merupakan pasar domestik sangat besar bagi produk pertanian primer dan olahan. Keempat, terkait dengan sifat sumber daya pertanian yang renewable resources. Suatu modal besar bagi upaya pembangunan agroindustri yang berkelanjutan.
Pembangunan pertanian yang dilakukan secara benar niscaya akan mengurangi – dan akhirnya menghilangkan – ketergantungan besar terhadap impor bahan pangan. Sebagai negara agraris, Indonesia sebenarnya tidak cuma memiliki potensi yang sangat besar untuk mandiri dalam pemenuhan kebutuhan pangan, juga untuk berperan sebagai pemasok kebutuhan pangan d’unia. Kuncinya, lagi-lagi, terletak pada kebijakan pemerintah.

Menerbitkan regulasi dan deregulasi tentu tidak cukup. Pemerintah juga mesti melakukan langkah konkret, utamanya untuk menjawab kebutuhan riil saat ini tentang perlunya mengembangkan sektorsektor usaha yang mampu menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar. Tentang ini, saya sendiri sejak lama tertarik untuk merealisasikan program pencetakan 1 juta hektar sawah. Selain bisa langsung menyerap tenaga kerja dalam jumlah signifikan, program ini juga sangat potensial memberikan efek pengganda (multiplier effect) yang mengarah ke kemandirian pangan.

Bisa dibayangkan, berapa banyak rakyat yang bisa langsung terbantu jika pola seperti ini dikembangkan pada sejumlah tanaman pangan lain, juga kelapa sawit atau cokelat. Berapa banyak pula rakyat yang terbantu jika program-program konkret seperti ini dilakukan pada sektor-sektor lain, termasuk pembangunan perumahan rakyat. Apa pun, bangsa Indonesia kini tinggal punya pilihan tunggal. Yakni, menjadikan 2004 sebagai momentum untuk membangun kesadaran kolektif tentang pentingnya bangkit dari keterpurukan panjang dan meretas jalan menjadi bangsa yang mandiri dan bermartabat. Kecuali, Anda dan kita semua merasa cukup dengan hanya menjadi “kacung” di negeri sendiri yang amat kaya ini.

tulisan_02

Saya Merasa Terpanggil

“Hampir saja asset ini diambil alih oleh Singapura. Saya merasa tertantang untuk menyelamatkan aset bangsa ini”
Majalah MATRA edisi April 2004

Bak panglima militer menginspeksi pasukannya. Prabowo subianto disambut saat tiba di lokasi pabrik kertas miliknya pt kiani kertas di makajang, kalimantan timur. PT Kiani memang ‘mainan’ baru bisnis pria yang akrab disapa 08 ini. Semula, pabrik seluas sekitar 3.400 hektare itu milik pengusaha nasional bob hasan. Perusahaan tersebut diambil alih prabowo, setelah sempat “dirawat” bppn (badan penyehatan perbankan nasional). Pabrik itu, selain dilengkapi dengan pelabuhan laut, juga memiliki bandara sendiri bandara kiani lungsuran naga. Pabrik ini juga dilengkapi dengan fasilitas umum bagi para karyawannya, mulai dari rumah tinggal, sekolah, rumah sakit, hingga tempat peribadatan. `haaipir saja aset negara ini diambil alih oleh singapura. Saya merasa tertantang untuk menyelamatkan aset bangsa ini,” kisah prabowo, tatkala melakukan pemeriksaan ke setiap sudut pabrik. ‘Kalian ini adalah pejuang ekonomi. Harus punya jiwa nasionalisme yang kuat,” ujar pria yang kini tampak sedikit gemuk itu. Orasinya disambut riuh tepuk tangan para karyawan PT. Kiani Kertas. Begitulah, semangat nasionalismenya tampak membuncah, dan tak pernah hilang. Terbukti, ia berulang kali mengharapkan adanya semangat nasionalisme dan patriotisme pada karyawannya. Senyumnya terus mengembang. Sesekali, pria ini mengeluarkan joke-joke segar, dan membuat suasana menjadi cair. Kala di militer, banyak orang kerap menyebut Prabowo “the rising star”. Pada usia 47 tahun i1998i, ia sudah diangkat menjadi panglima komando cadangan strategi angkatan darat (pangkostrad).

Diterima pelbagai kalangan. Soal isu penculikan aktivis, prabowo menyatakan bahwa itu bukan penculikan, tapi penangkapan karena mereka ada dalam daftar pencarian orang (dpo) setelah meledaknya bom di tanah tinggi pada awal 1998. Meski begitu, ia tetap dengan kesatria mengambil alih tanggung jawab dari anak buahnya.

Banyak cerita dramatis yang berkembang di seputar berhentinya salah satu (mantan) menantu Pak Harto ini dari dinas kemiliteran. Namun, tampaknya pria kelahiran Jakarta, 17 Oktober 1951, ini tak mau menoleh ke belakang. Setelah sempat lama di luar negeri, membantu bisnis adiknya, Hashim Djojohadikusumo, dia pulang ke Indonesia. Di sini, pria yang gaya bicaranya selalu berapi-api ini memimpin Nusantara Energy sebuah grup bisnis yang bergerak dalam pengelolaan dan perdagangan beberapa komoditas sumber daya alam. Bisnisnya mulai dari minyak kelapa sawit, minyak bumi, pertambangan, pulp, sampai perikanan.

Di Karazanbasmunai, ia menangani sebuah perusahaan minyak yang berkedudukan di Kazakstan. Pria yang masih tampak awet muda ini duduk sebagai komisaris. Di perusahaan lain, PT Tidar Kerinci Agung, sebuah produsen minyak kelapa sawit ia menjabat presiden direktur. Sementara di Nusantara Energy, pria ini tercatat sebagai CEO. Posisi yang sama ia pegang di PT Jaladri Nusantara, sebuah perusahaan perikanan.
Sibuk berbisnis, rupanya, putra begawan ekonomi Alm. Sumitro Djojohadikusumo ini tak main-main untuk menjadi orang nomor satu di bumi pertiwi, Presiden RI. Ketika Partai Golkar, melalui Konvensi Golkar, melamarnya menjadi salah satu kandidat calon presiden, Prabowo menyambut hangat lamaran partai berlambang pohon beringin itu. Sikapnya dituangkan dengan lugas di hadapan Pemimpin Redaksi Nasional di Hotel Hilton, Jakarta, iermasukkepada_S_S_BLdi Rahardjo dari MATRA.

Wawancara kedua dilakukan Abdul Kholis, S. Dian Adryanto, Irwan Duse, dan fotografer Bachren Luksardinul di Gedung Bidakara Lantai 9, Jakarta. Kala itu, Prabowo menerima MATRA, sehari setelah keputusan Kasasi Mahkamah Agung membebaskan Akbar Tanjung dari kasus tuduhan korupsi. “Saya kenal Pak Akbar Tanjung sudah lama. Sebagai sahabat, bagaimanapun kondisinya saya harus datang ke rumahnya. Kalau kemarin keputusannya beliau dinyatakan bersalah, saya pun tetap datang,” ujarnya dalam wawancara berikutnya, usai acara Presidential Candidate Watchers, di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. “Sebagai kawan, dalam keadaan senang atau susah harus tetap berkawan. Kalau ada perbedaan sikap politik atau pandangan soal kemasyarakatan, itu lain ceritanya,” katanya tegas. Lebih jauh, berikut petikannya:

Persiapan Anda sebagai calon presiden (capres), sejauh mana?
Saya kira, Anda sudah melihat proses politik yang berjalan, terutama dalam lingkungan Golkar yang menyelenggarakan konvensi, dan saya sudah mengikutinya sejak Agustus. Anda bisa menilai bahwa saya sudah mengikuti dan saya sudah siap menghadapinya.
Di dalam konvensi, persaingannya seperti apa, sih? Persaingannya sehat dan positif. Di antara kandidat, kan, banyak kawan dan sahabat saya. Semua saya hormati. Jadi, persaingan masih dalam tahapan yang baik dan positif.
Kenapa tak buat partai sendiri ?
Membuat partai itu, kan, tidak gampang. Membutuhkan sosialisasi waktu yang lama, uang yang tidak sedikit, kader yang banyak. Saya ini tentara. Saya lihat Golkar juga dulu riwayat hidupnya didirikan oleh TNI. Partai ini sangat cocok dengan sumpah saya sebagai prajurit. Hanya Golkar yang membuka pintu bagi orang luar. Jadi, lebih efisien bagi saya untuk berjuang melalui kendaraan yang sudah ada.

Apa yang mendorong Anda ingin jadi presiden?
Masalah keterpanggilan sebagai warga negara yang bertanggung jawab untuk menyediakan diri demi negaranya yang sedang kesulitan. Masalahnya, bangsa kita dalam keadaan sulit dan setiap warga negara berhak berjuang untuk membangun kembali negaranya. Jadi, saya terpanggil karena faktor itu.
Kita maju dengan sebuah solusi yang memuat sebuah platform untuk ditawarkan kepada partai Golkar, lalu kepada rakyat. Kondisi bangsa kita memang cukup rawan. Bangsa kita seolah sulit keluar dari keterpurukan. Ini masalah utama. Di mana-mana terjadi keadaan yang saya sebut sebagai the Indonesian paradox: negara yang sangat kaya dengan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi yang besar, tapi rakyatnya miskin.
Kenapa? Krisis ekonomi yang bcsar ini seolah menghancurkan jerih payah pembangunan bangsa selama 32 tahun. Dan, sekarang kita tahu apa y ang sedang terjadi, namun tidak mengambil langkah yang realistis untuk keluar dari kejatuhan itu. Yang terjadi malah pertikaian, kerusuhan, caci maki, perang antarsuku dan agama.

Menurut Anda, elite politik kita tidak becus mengurus negeri ini?
Elite kita tidak mencari solusi, tapi malah terjerumus dalam perpecahan. Inilah yang rawan. Krisis ekonomi pada 1997 1998, kan, tidak terjadi hanya pada kita, tapi juga Thailand, Hong Kong, Malaysia, dan Filipina. Kita lihat mereka semua sudah keluar dari krisis, sedangkan kita masih terus seperti ini. Memang ada beberapa pakar mengatakan, indikator ekonomi membaik, begitu juga dengan bursa. Tapi, siapa yang main di bursa itu? Itu, kan, dari luar. Ratusan juta rakyat kita, boro-boro main di bursa, cari makan saja susah. Jangan menipu rakyat dengan kata-kata seperti itu.

Dalam kondisi sekarang, mana dulu yang perlu dibenahi, ekonominya atau orang-orang yang duduk di pemerintahan?
Sebetulnya beberapa ahli sudah menjawabnya. Banyak orang sudah tahu bahwa Indonesia mengalami krisis moral dan kepemimpinan. Bahkan, elite kita sebetulnya mengecewakan. Saya enggak ngerti, kita tidak tahu, atau tidak enak untuk mengakui, atau pura-pura tidak tahu bahwa masalahnya adalah masalah kegagalan kepemimpinan.

Dalam pencalonan presiden, Anda merasa didukung rakyat?
Saya yakin, apa yang saya katakan tadi sudah dirasakan oleh sebagian besar rakyat kita. Mereka sesungguhnya lebih merasakan dibandingkan dengan saya bahwa ekonomi masih sulit. Kita sekarang tidak menguasai sektor strategis dari ekonomi modern. Komunikasi tidak dikuasaa, pabrik-pabrik semen sebagian besar sudah dikuasai asing. Bank juga begitu. Bahkan, sekarang modal asing boleh masuk ke media massa termasuk telekomunikasi. Kalau begini terus, kita akan jadi bangsa kacung.

Anda tak setuju dengan langkah pemerintah dalam hal privatisasi?
Privatisasi harus mengutamakan kepentingan nasional. Kalau terpaksa privatisasi, tidak perlu divestasi mayoritas, beri saja 20% atau 30% nya. Jadi, kalau kontrol manajemen sudah diserahkan kepada negara asing, bagaimana kita?

Kabarnya Anda juga tak setuju dengan pembelian pesawat tempur Sukhoi?
Saya ini, kan, bekas panglima. Bidang saya pertahanan keamanan. Saya tahu masalah pertahanan dan keamanan (hankam). Dan, inti dari hankam adalah kesejahteraan rakyat. Jadi, menurut saya, prioritasnya yang keliru. Bukan cocok tanam yang digenjot, malah mau beli senjata canggih.

Jika Anda terpilih sebagai presiden, langkali prioritas apa yang akan dilakukan?
Membangun dengan segera suatu pemerintahan nasional yang bersih, kuat, dan efektif. Itu langkah pertama. Sulit, tapi harus. Tidakkah problem Indonesia ini disebabkan oleh para elit elit yang tidah bertanggung jawab, yang tidak peduli pada nasib rakyat:

Pertama, banyak dana pemerintah yang semestinya dipakai untuk kesejahteraan rakyat dalam bidang kesehatan danpendidikan justru masuk ke kocek segelintir orang yang sebenarnya sudah kaya. Hal ini menjadi sangat ironis di tengah kemiskinan sebagian besar rakyat Indonesia.

Kedua, korupsi yang meng hambat kinerja ekonomi. Akibatnya, rakyat makin jauh terpuruk Karena menyusutnya lapangan kerja dan merosotnya upah buruh.Mengutip data Badan Program Pembangunan PBB (UNDP) dan Organisasi Buruh se-Dunia (ILO), sekitar 48% (atau 100 juta lebih) penduduk Indonesia masih berada di bawah garis kemiskinan