Importir Dinilai Menjelek-jelekkan Buah Lokal Demi Keuntungan Sendiri

Importir-Dinilai-Menjelek-jelekkan-Buah-Lokal-Demi-Keuntungan-Sendiri

Jakarta – Sekjen Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Fadli Zon, mengkritik sejumlah pelaku importir buah yang menjelek-jelekkan kualitas buah dalam negeri dengan tujuan menghantam kebijakan pembatasan impor buah.

Fadli mengutip pernyataan Wakil Ketua Gabungan Importir Hasil Bumi Indonesia (Gisimindo) Bob Budiman yang menyatakan, memakan buah lokal akan menyebabkan diare. Selain itu, ia mengatakan, buah lokal rasanya kecut atau asam dan kalah dengan buah impor.

Bagi Fadli Zon, pernyataan demikian sangat tak berdasar dan lebih didominasi kepentingan bisnis semata. Sebab kualitas buah lokal nasional jauh lebih baik dibanding buah impor.

“Buah lokal kita jauh lebih segar. Buah tropis terbukti lebih unggul kandungan vitaminnya dibanding buah impor. Kandungan vitamin C dan A di mangga lokal sepuluh kali lebih tinggi ketimbang buah impor. Lebih sehat dan bermanfaat. Tak ada zat aditif atau pengawet untuk mengawetkan dan menjadikan buah manis,” jelas Fadli Zon di Jakarta, Senin (28/1).

Sebaliknya, pada buah impor penggunaan zat aditif atau pengawet adalah hal yang biasa. Riset IPB pernah menemukan buah impor yang mengandung lapisan lilin sebagai pengawet, yang dapat menyebabkan kanker usus, hati, dan leukemia.

“Lebih parah daripada diare,” tukas pria yang juga menjabat Wakil Ketua Umum Partai Gerindra itu.

Fadli Zon pun menuding pernyataan Gisimindo tersebut tak valid dan hanya sekedar membela kepentingan segelintir importir saja.

Menurutnya, sikap membela asing demikianlah yang berujung pada kurang cukupnya pasokan buah di pasar, yang terjadi bukan karena kurangnya produk lokal. Namun karena seringkali ada oknum yang sengaja memangkas rantai distribusi buah lokal, kata Fadli Zon.

“Akibatnya, pasokan tersendat dan barang menjadi sedikit di pasaran,” tandasnya.

“Kami mendukung batasan kuota impor buah oleh pemerintah. Hal ini bisa menjadi awal kebangkitan buah lokal. Larangan impor buah tentunya menguntungkan petani Indonesia.”

Pemerintah baru-baru ini menerapkan larangan impor buah dan banyak mendapat kritikan dari para importir.
Penulis: Markus Junianto Sihaloho/ NAD

Sumber: beritasatu.com

Hadir di Arena Penas KTNA XIII Prabowo Disambut Hangat Petani

Kehadiran Prabowo Subianto mampu menarik perhatian antusias dari kalangan petani yang hadir pada acara Temu Wicara di arena Penas KTNA XIII

KutaiKartanegara.com 20/06/2011 21:29 WITA, Kehadiran Letjen Purn Prabowo Subianto di arena Pekan Nasional (Penas) Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) XIII ternyata mampu menarik perhatian antusias para petani yang hadir pada acara Temu Wicara bersama Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI). Mantan Calon Wakil Presiden pada Pemilu 2009 ini memang sengaja didatangkan sebagai pembicara di arena Penas KTNA XIII di Kutai Kartanegara (Kukar) dalam kapasitasnya sebagai Ketua Umum HKTI.

Kendati demikian, putra begawan ekonomi Soemitro Djojohadikusumo ini tetap memiliki kharisma yang mampu membuat para petani begitu antusias untuk mendekat dan mengabadikan sosok Prabowo. Temu Wicara dengan tema “Meningkatkan Kesejahteraan Petani, Mewujudkan Kedaulatan Pangan” ini berlangsung di Gedung Bela Diri, kompleks GOR Aji Imbut, Tenggarong Seberang, Minggu (19/06) kemarin.

Selain Prabowo, Temu Wicara ini juga menghadirkan Pakar Pertanian Dr Ir Moh Jafar Hafsah serta Ketua Umum KTNA Pusat Ir Winarno Tohir. Dikatakan Prabowo, pembangunan pertanian yang sukses tidak seharusnya diukur dan berhenti pada pencapaian angka produksi yang tinggi. Namjun lebih dari itu, peningkatan kesejahteraan petani sebagai pelaku utama pembangunan pertanian harus lebih diprioritaskan.

“Sektor pertanian adalah sumber hidup dan penghidupan bangsa maka perlu adanya peningkatan kesejahteraan bagi petani, membina dan mengembangkan kemampuan teknis dan ekonomi seluruh masyarakat pertanian terus dilakukan demi keberhasilan pembangunan sektor pertanian,” tambahnya.

Menurut menantu mantan Presiden Soeharto ini, pihaknya telah mengusulkan kepada Komisi IV DPR RI untuk menaikkan anggaran pertanian dalam APBN menjadi 10%. “Usulan itu adalah hal yang akan diperjuangkan secara terus-menerus oleh HKTI agar terjadi peningkatan anggaran. Sebab, selama ini meskipun Indonesia dikenal sebagai negara agraris, namun dana untuk sektor pertanian hanya 1 persen dari APBN,” imbuhnya.

Lewat ajang Penas KTNA XIII di Kukar ini, Prabowo berharap kegiatan ini berjalan sukses dan dapat memacu semangat petani dan nelayan agar menghasilkan langkah-langkah terbaik serta sebagai motivasi untuk menuju pertanian yang lebih maju lagi.

HKTI Usul Anggaran Pertanian 10 Persen

Denpasar (Bali Post) -Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) mengusulkan kenaikan anggaran untuk sektor pertanian dari satu persen menjadi 10 persen dalam APBN. “Kami telah mengusulkan kenaikan anggaran pertanian dalam APBN menjadi 10 persen kepada Komisi IV DPR, setelah melakukan dengar pendapat,” kata Ketua Umum DPP HKTI Prabowo Subianto di sela-sela pelantikan pengurus DPD HKTI Bali, Minggu (1/5) kemarin.

Ia mengatakan, usulan itu adalah hal yang akan diperjuangkan secara terus-menerus oleh HKTI agar terjadi peningkatan anggaran. Sebab, kata dia, selama ini meskipun Indonesia dikenal sebagai negara agraris, namun dana untuk sektor pertanian hanya satu persen dari APBN.

“Usulan itu untuk meningkatkan kesejahteraan para petani sekaligus memecahkan berbagai permasalahan yang dialami mereka,” katanya. Prabowo berharap usulan kenaikan anggaran itu bisa dipertimbangan dengan baik oleh legislatif.

Peningkatan alokasi dana pertanian tersebut, kata dia, bisa dimanfaatkan untuk berbagai hal, seperti mempelajari dan menerapkan teknologi pertanian terbaru dari negara lain yang maju. “Kita bisa belajar dari Cina, yang hanya memiliki tujuh persen lahan untuk pertanian, padahal jumlah penduduknya hampir 25 persen jumlah penduduk dunia,” katanya.

Berkat teknologi yang diterapkan dari lahan yang terbatas itu, Cina mampu memenuhi kebutuhan pangan untuk 1,4 miliar penduduknya. Sementara itu, Ketua DPD HKTI Provinsi Bali I Nyoman Suparta mengatakan, banyak persoalan pertanian di wilayah Pulau Dewata, salah satunya yang cukup pelik adalah alih fungsi lahan pertanian.

Akibat tindakan tersebut, lahan pertanian di Pulau Dewata semakin menyempit, karena dialihfungsikan menjadi perumahan atau perhotelan. “Kami sudah cukup lama bereaksi tentang alih fungsi lahan dengan melakukan penolakan, namun tidak juga ditanggapi positif oleh pihak terkait,” katanya. (kmb)

Prabowo Wacanakan Perda Konversi Lahan

Ketua Umum DPP Himpunan Kerukunan Tani Indonesia Prabowo Subianto mengusulkan kepada para kepala daerah untuk membuat peraturan daerah yang mengatur konversi lahan pertanian di seluruh Indonesia.

“Kami dari dulu menolak alih fungsi lahan pertanian yang marak terjadi di seluruh wilayah Tanah Air,” katanya seusai acara deklarasi Forum Komunikasi Pemberdayaan Pertanian Bali di Denpasar, Senin (2/5).

Dia mengatakan, salah satu cara guna mencegah alih fungsi lahan tersebut adalah dengan pembuatan perda yang memihak petani. Selain itu, bisa juga dengan membentuk perda konversi lahan yang bisa menggantikan lahan hijau yang difungsikan menjadi lahan pemukiman. Namun Ketua Dewan Penasehat Gerindra itu tidak mau menjelaskan secara terperinci mengenai usulan perda tersebut.

Sementara itu selain menyoroti maraknya alih fungsi lahan pertanian yang terjadi di Pulau Dewata, Prabowo juga menyoroti berbagai hal yang dianggap tidak mendukung atau mensejahterakan petani. Selain itu, dia mengajak semua pihak untuk menjadikan pertanian menjadi keunggulan negara Indonesia.

“Andai saja lahan hutan yang mengalami kerusakan ratusan hektare per tahunnya itu bisa dimanfaatkan sebagai lahan pertanian, selain menyejahterakan dan menyerap tenaga kerja,” ujarnya.

Namun untuk memanfaatkan lahan rusak itu perlu investasi yang cukup besar. Hasil perhitungan, untuk menumbuhkan satu persen perekonomian di bidang pertanian itu dibutuhkan dana Rp50 triliun.

Dana investasi itu diperkirakan akan dibangun persawahan produktif untuk satu juta hektare dan menyerap 6 juta tenaga kerja dengan asumsi satu hektare bisa dimanfaatkan enam orang.

Sebelumnya, Himpunan Kerukunan Tani Indonesia mengusulkan kenaikan anggaran untuk sektor pertanian dari satu persen menjadi 10 persen dalam APBN.

Kenaikan anggaran pertanian dalam APBN menjadi 10 persen telah diusulkan kepada Komisi IV DPR, setelah melakukan dengar pendapat. Usulan itu adalah hal yang akan diperjuangkan secara terus menerus oleh HKTI agar terjadi peningkatan anggaran. (Ant/OL-2)

Kubu Prabowo Tuding Elit Golkar Dibalik Kisruh HKTI

Kubu Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) versi Prabowo Subiyanto menuding elit politik bermain dibalik kisruh dualisme kepemimpinan di tubuh HKTI, demi motif politik pada Pemilu 2014 mendatang.

Menurut Sekjen Dewan Pimpinan Nasional (DPN) HKTI, Fadli Zon, sejak awal indikasi adanya kepentingan elit politik saat Munas ke-7 yang digelar Hotel Grand Bali Beach, Sanur, Denpasar sudah terlihat jelas.

Seperti diketahui sesuai hasil Munas di Bali, secara aklamasi memilih Prabowo sebagai Ketua HKTI dan Jafar Hafsah sebagai Ketua BPO, namun tiba-tiba muncul HKTI tandingan versi Oesman Sapta yang dihasilkan di Hotel Aston, Denpasar.

Kehadiran Menko Kesra Agung Laksono yang sejak awal mendukung Oso, panggilan Oesman Sapta, menjadi indikasi kuat adanya keterlibatan elit dalam Munas HKTI. “Ini sudah jelas ya ada motif politik, saya kira ini sangat ada kaitannya dengan 2014,” kata Fadli di sela Pelantikan Pengurus DPD HKTI Bali 2011-2016 di Denpasar, Minggu (30/04/2011).

Padahal, kata Fadli, organisasi HKTI dilahirkan jauh dari kepentingan politik praktis melainkan bagaimana organisasi ini memperjuangkan nasib para petani. Sehinga, sebagai organisasi HKTI lahir untuk kepentingan politik pertanian, bukan politik praktis.

Hal itu juga bisa dilihat sejak awal HKTI kubu Prabowo merangkul semua pengurus dari parpol lain tidak hanya dari Partai Gerindra seperti dari Golkar, Demokrat, PDIP , Hanura dan lainnya.

Karena itu pihaknya, sudah melakukan empat langkah hukum dalam menyikapi keberadaan HKTI tandingan versi Oso. Empat langkah dimaksud adalah lewat pengadilan niaga karena HKTI versi Oso mengklaim logo HKTI dan hasilnya sudah jelas, logo tersebut tidak boleh lagi diklaim kubu Oso.

Langkah hukum ketiga, pihaknya telah menggugat lewat PTUN ke Menteri Hukum dan HAM. Sedangankan langkah hukum kelima karena lewat pidana karena ada pemalsuan alamat sekretariatan HKTI oleh kubu Oso.

Meski terjadi dualisme kepengurusan, namun Fadli mengklaim bahwa HKTI versi Prabowo tetap solid yang dudukung 33 provinsi. Jika kemudian keberadaaan HKTI versi Oso terlihat masih eksis, menurut Fadli hal itu karena pengusaha tersebut memainkan politik pencitraan lewat iklan di media dan cara-cara lain.

Ditanya apakah ada peluang untuk rekonsiliasi diantara kedua kubu, kata Fadli, sebenarnya langkah mediasi sudah dua kali dilakukan seperti di Depdagri. Hanya saja tim dari kubu Oso ternyata tidak siap karena tidak bisa menunjukkan bukti apapun terkait legitimasi HKTI yang sah.

Menyoal adanya sejumlah tokoh mantan pengurus HKTI seperti Siswono Yudhohusodo yang ikut mendukung HKTI versi Oso, dia menilai jika mereka telah salah langkah. “Saya kira mereka salah langkah,kalau mengertri organisasi pasti tidak akan seperti itu sebab kedaulatan tertingi organisasi ada di tangan Munas dan anggota,” tutup mantan Fadli yang juga Sekjen DPP Partai Gerindra ini.

Hingga kini belum diperoleh tanggapan pihak HKTI versi Oso terkait tudingan HKTI versi Prabowo