Prabowo reelected HKTI chairman

Prabowo reelected HKTI chairman

Second time in a row: Reelected chairman of the Association of Indonesian Farmers (HKTI), Prabowo Subianto, right, claps hands during the closing ceremony of the organization’s congress in Bali on Wednesday. Accompanying Prabowo were new HKTI chief advisor Jafar Hafsah, center, and former agriculture minister Bungaran Saragih. — JP/Stanny Angga

The Association of Indonesian Farmers (HKTI) cut short its national congress in Denpasar, Bali on Wednesday after participants unanimously reelected Prabowo Subianto as chairman of the organization. Congress organizer Komang Suarsana said the election for the HKTI chairman for 2010-2015 period was canceled after the floor accepted Prabowo’s accountability speech and demanded his reelection in a plenary on Tuesday evening.

“Last night the plenary unanimously endorsed Pak Prabowo’s election as HKTI chairman for a second five-year term,” Suarsana said as quoted by Antara news agency. Almost all the 33 provincial chapters of HKTI had expressed their intention to maintain Prabowo as their leader prior to the congress, which began on Monday.

In their response to Prabowo’s accountability, all but one provincial chapter proposed the incumbent’s reelection, dealing four other contenders, including Prabowo’s former wife Siti Hediati “Titiek”.Hariyadi, a big blow. The organization is facing an internal split as a number of executives, regional leaders and three candidates for the association’s chief post were considering a rival congress, saying the just concluded congress was illegitimate for violating the HKTI statute.

Several delegates from Jakarta, West Java, East Java, Lampung and Papua complained they were given no access to the congress due administrative reasons.

(ANTARA)

Prabowo Pimpin HKTI

Denpasar (ANTARA News) – Musyawarah Nasional VII Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) akhirnya secara aklamasi kembali memilih Prabowo Subianto sebagai Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional (DPN) periode 2010-2015.

“Karena mayoritas peserta munas secara aklamasi memilih Pak Prabowo, sehingga pelaksanaan munas dipercepat langsung dilakukan pemilihan tadi malam,” kata Komang Suarsana, MMA, salah seorang panitia munas yang dihubungi di Denpasar, Rabu pagi.

Sebenarnya sesuai agenda munas, pemilihan ketua umum DPN HKTI dilaksanakan Rabu (14/7). Namum karena desakan para peserta sehingga usai laporan pertangggungjawaban dan pemandangan umum diterima, langsung menetapkan Prabowo sebagai ketua umum HKTI.

“Memasuki dini hari tadi juga Pak Prabowo langsung ditetapkan sebagai ketua umum DPN HKTI periode lima tahun mendatang,” tandas Komang Suarsana yang juga Ketua HKTI Bangli, Bali.

Tanda-tanda Prabowo akan kembali menduduki jabatan untuk kedua kalinya sudah disampaikan sebelum munas berlangsung.

Ketua HKTI yang juga Sekretaris Panitia Munas, Fadli Zon, secara jelas mengatakan hampir semua pengurus DPD menghendaki Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra tersebut memimpin HKTI lagi.

Meski sempat diwacanakan sejumlah figur disebut sebut bakal bersaing dengan Prabowo seperti Osman Sapta dan Tatiek Suharto, namum begitu hari pertama munas, nama-nama tersebut tidak muncul dalam pemandangan umum.

Saat agenda pemandangan umum, pengurus dari 33 dewan pimpinan provinsi pada hari pertama hampir semua menghendaki mantan calon wakil presiden dalam pemilihan presiden tahun 2009 itu kembali menahkodai HKTI.

Dari informasi yang dihimpun, sebanyak 32 DPD yang secara aklamasi memilih Prabowo dan hanya satu DPD yakni Provinsi Bengkulu yang tidak mendukungnya.

Sementara, begitu Munas dibuka oleh Menteri Pertanian Suswono, para pendukung Prabowo dari Kabupaten Tabanan melakukan aksi dukungan kepada Prabowo untuk memimpin HKTI.

Pelaksanaan munas sendiri mengacu jadwal yang disampaikan panitia berlangsung sejak 12 hingga 15 Juli di Inna Grand Bali Beach, Sanur, Denpasar Selatan.

Sementara usai terpilih secara aklamasi, Rabu siang Prabowo akan menggelar jumpa pers terkait hasil hasil munas dan terpilihnya kembali dirinya sebagai Ketua Umum DPN HKTI.
(ANT/A024)

Politik ‘Pacu Kuda’ Prabowo

Politik ‘Pacu Kuda’ Prabowo

INILAH.COM, Jakarta – Keterbukaan Prabowo Subianto kepada publik untuk melihat sendiri laporan KPK atas harta kekayaannya, menunjukkan transparansi dan akuntabilitasnya sebagai seorang anak bangsa yang profesional. Uang diraupnya dari beragam bidang usaha.

Prabowo menjadi calon wapres multidimensi. Dia dianggap sebagai cawapres terkaya. Tapi, dia juga diejek kalangan yang sinis terhadapnya dengan tuduhan pelanggar hak asasi manusia (HAM).

Toh, Prabowo terus tampil secara otentik dan apa adanya. Dia membuka diri bagi KPK dan publik untuk menghitung pula kekayaannya. Dia berkuda sekaligus berpolitik, berkali-kali jatuh dan bangkit lagi, seakan tak pernah menyerah. Dia energik. Akankah politik Prabowo bakal merambah?

Prabowo bersikap legowo atas kritik pedas dari Goenawan Mohamad dan para aktivis HAM soal dirinya. Tapi banyak orang tahu bahwa Goenawan bisa maju antara lain justru oleh sentuhan Prof Sumitro Djojohadikusumo, ayah Prabowo, yang peduli atas karir Goenawan sebagai wartawan.

Prabowo pernah kalah mengikuti konvensi Golkar. Dia pernah pula kalah dalam ‘rivalitas di TNI’. Tapi, dia bangkit dengan energi yang seakan jatuh dari langit. Setelah disingkirkan dari ketentaraan, dia berpindah haluan menjadi pengusaha. Hasilnya, assetnya meluap bagai arus air Niagara.

Tak dinyana, sebagai pengusaha, Prabowo justru meroket dalam keberhasilan dan keberlimpahan. Tak hanya di bidang militer dia piawai, di bidang dunia usaha, Prabowo sejatinya sangat gigih dan profesional. Assetnya berlimpah.

Sebagai cawapres, Prabowo sudah mendaftarkan binatang peliharaan kuda berjumlah 84 ekor, yang membuat dia menjadi cawapres terkaya dengan total harta Rp 1,6 triliun. Mantan Panglima Kostrad itu mendaftarkan kuda, binatang peliharaan, sebagai harta kekayaan karena ternyata harganya melebihi mobil mewah.

Mobil sedan BMW 750Li saja berharga sekitar Rp 2,5 miliar. Mercedes Benz terbaru, seri E300, sekitar Rp 1,3 miliar. Kuda-kuda milik Prabowo, harganya mencapai Rp 3 miliar. Tidak ada orang lain di Indonesia yang punya kuda dengan nilai semahal itu. Ada yang menyebut pula bahwa harga kuda-kuda itu, mungkin termahal di Asia.

Selain ditunggangi sendiri, kuda-kuda peliharaan Prabowo juga dapat menghasilkan uang. Hewan-hewan itu disewakan kepada orang umum yang ingin kursus menunggang kuda. Orang umum dapat menjadi anggota untuk latihan menunggang kuda. Biaya sewa kuda dan pelatih Rp 500.000 untuk durasi 45 menit.

Peserta kursus menunggang kuda yang dibolehkan berlatih minimum berusia enam tahun. “Dana dari penyewaan kuda itu cukup bagus,” kata seorang staf Prabowo.

Kini Prabowo tak hanya pacu kuda di lapangan. Di gelanggang politik, dia harus berpacu dengan capres-wapres yang lain untuk memenangkan perlombaan ‘balapan politik’ meraih simpati publik dan konstituen.

Sudah tentu, Prabowo bermaksud ingin mengabdi kepada rakyat negeri ini dengan mengikuti kontestasi pemilihan presiden 2009. Soal menang atau kalah, Prabowo berwatak legowo. Yang penting baginya, pemilu harus jurdil dan bermartabat. Jika pemilu tak jurdil dan tak bermartabat, orang tahu bahwa pihak yang menang bakal kuwalat.

“Jadi, pemilu jurdil, bersih dan bermartabat adalah prasyarat bagi kepemimpinan yang amanah. Jika proses pemilu presiden nanti buruk, tak bersih dan tak jurdil, maka siapapun pemenangnya, akan nelangsa karena mengingkari amanat rakyat. Pemerintah dan KPU yang mesti bertanggung jawab dan bertanggung gugat,” kata pemerhati politik Hariman Siregar, mantan tokoh Malari.

Sigit Pamungkas dari Fisipol-UGM melihat Prabowo baru jadi cawapres saja sudah mengejutkan dan mencemaskan lawan politiknya. “Prabowo seakan sang pendobrak dan sebaiknya merambah pasar Islam dan mendorong umat Islam memilihnya, demi memperbesar suaranya dalam pilpres,” ujarnya.

Prabowo tak membolehkan para pendukung dan tim suksesnya melakukan black campaign. Bahkan dia membiarkan saja lawan-lawan politik menyudutkan dirinya dengan isu HAM. Prabowo makin matang, meminta maaf atas kesalahannya di masa lalu dan bersikap apa adanya.

Prabowo tampil genuine, apa adanya, dan punya daya dobrak. Orang yakin JK-Wiranto dan Mega-Prabowo mampu menggagalkan SBY untuk menang satu putaran. Jika terjadi dua putaran, SBY pasti deg-degan. “Apalagi jika Mega-Prabowo yang lolos ke putaran kedua, pasti JK-Win mendukung mereka. Dan, pasti SBY lebih deg-degan lagi,” ungkap Umar S Bakry, pengamat politik.

Kembalinya Prabowo ke gelanggang politik melalui Gerindra, seakan menuruti alur langkahnya untuk kembali berkuda. Tak menyerah, dan terus menembus sejarah.

Prabowo menyerang Boediono

Prabowo menyerang Boediono

Cawapres Boediono mulai berani menyerang pada debat kedua calon wakil presiden yang diselenggarakan Komisi Pemilihan Umum (KPU), Selasa (30/6) malam kemarin di Ruang Birawa, Gedung Bidakara, Jakarta. Perlawanan Boediono dilakukan setelah cawapres Prabowo dan cawapres Wiranto beberapa kali menyentil dalam acara debat yang kali ini bertema ‘Meningkatkan Kualitas Hidup’ yang difokuskan pada isu kesehatan dan pendidikan.

Di awal acara, debat yang dimoderatori Ketua Umum Ikatan Dokter Indonesia (IDI) dr. Fahmi Idris ini terlihat cair. Ketiga cawapres diberi kesempatan saling menanggapi sosok pribadi masing-masing. Di antara ketiganya, Wiranto mengaku mengenal sosok Prabowo Subianto dan Boediono, begitu pula sebaliknya. Sementara Prabowo Subianto dan Boediono tegas mengatakan tidak kenal secara pribadi.

‘Saya kenal beliau aktif di militer, bukan kenal secara pribadi, tetapi kan nama beliau sudah beken. Waktu itu di pemerintahan begitu juga sudah mengenal beliau,’ kata Boediono. Sementara Prabowo mengatakan, Boediono adalah sosok akademisi, intelektual, dan mengabdi kepada bangsa dan negara cukup lama. Meski diakuinya tidak kenal secara pribadi, karena tidak pernah bertugas bersama.

Namun, suasana cair yang dibangun terlihat agak tegang saat acara debat memasuki sesi pertanyaan dengan saling menanggapi pernyataan antarcawapres. Perlawanan Boediono terlontar saat pertanyaan moderator mengenai langkah dan program cawapres tentang bagaimana policy, arah pendidikan bangsa ini ke depan dikaitkan dengan pendidikan keterampilan dan akademik.

Boediono yang mendapat giliran pertama menjawab bahwa pendidikan adalah kunci. Untuk itu, harus cermat menggunakan 20 persen yang diamanatkan konstitusi dan harus tepat dalam menentukan arah pendidikan itu. ‘Jangan dipatok mati, nanti tidak fleksibel antara kejuruan dan umum, barangakli rasionya 60 kejuruan, dan 40 umum,’ kata Boediono.

Untuk memastikan akan digunakan atau tidak, tergantung situasi dari waktu ke waktu. Terpenting, kata Boediono, yang diperlukan adalah kualitas manusia Indonesia yang memerlukan pendidikan mendasar seperti logika dan penghitungan mendasar yang dimulai dari bawah.

Cawapres Wiranto yang diberi kesempatan menanggapi, mengawalinya dengan nada bercanda, boleh dekat-dekat, sambil menuju arah Boediono. Dia lalu berpendapat bahwa sebagian setuju, sebagian kurang sependapat, karena menceredaskan pendidikan bangsa adalah tugas negara. Padahal, globalisasi diwarnai persaingan luar biasa. Karena itu, globalisasi harus yang berdaya saing agar tidak kalah dengan bangsa lain. ‘Untuk itu, bagi saya antara keterampilan dan akademi, kita kekurangan dengan apa yang disebut manajemen modern. Harus ada keseimbangan antara kejuruan dan umum. Salah antisipasi, kita akan kalah,’ ujarnya.

Sementara cawapres Prabowo meresponsnya dengan mengatakan bahwa jawaban Boediono terlalu normatif. Memang tidak ada salah, tetapi itu seperti jawaban akademis, jawaban sekolah. ‘Masalahnya yang kita hadapi sekarang adalah dari mana uangnya,’ tanyanya.

Diakuinya, dirinya menyadari bahwa pendidikan vital, pendidikan kunci dari perubahan strategi baru, paradigma baru, haluan baru. ‘Ini koreksi dari satu keadaan yang tidak mau membawa kesejahteraan kepada rakyat Indonesia,’ sindirnya.

Mendengar sindiran tersebut, Boediono mulai berani menunjukkan perlawanannya. Dia mengatakan bahwa program yang ditawarkan Prabowo jika terpilih hanya program impian belaka. Uang dikatakan Prabowo dapat diperoleh dalam jumlah ratusan triliun dalam tempo dua tiga tahun melalui penjadwalan utang, yang dibenarkan PBB dan millennium development goal, menurut Boediono, tidak akan terealisasi. Itu suatu yang perlu dikaji kembali.

‘Tidak mungkin kita mendapatkan jumlah cukup besar, sehingga kemudian dapat melipatkan dua kali anggaran dengan penjadwalan utang. Ini adalah kenyataan dunia, kenyataan yang kita hadapi. Bukan mimpi. Oleh karena itu, kita harus kongkret, realistis, apa yang kita lakukan satu dua tahun ke depan. Yang paling penting adalah kemampuan membiayai dari dalam negeri dan membatasi pengeluaran-pengeluaran,’ ujarnya.

Sindiran Boediono tersebut, dijawab kembali Prabowo saat diberi kesempatan pada sesi penutupan acara debat. ‘Tadi Pak Boediono mengatakan saya hanya tebar impian. Bukan impian Pak Boediono. Yang kami tebar adalah harapan baru, atau kita laksanakan suatu perubahan besar,’ kata Prabowo.

Bahkan, Prabowo mengatakan apakah masih perlu melanjutkan program yang sudah jelas tidak mampu membawa rakyat ke arah perubahan. ‘Kita merebut kembali kedaulatan ekonomi, kita rebut kembali kekayaan nasional kita. Kembali untuk dimanfaatkan oleh rakyat Indonesia semua. Itu pilihan yang ada di depan kita. Ibu Mega dan saya sendiri mengajak mari kita lakukan perubahan besar,’ kata Prabowo

Gerindra-PKS Tolak Hak Angket Amuk Mbah Priok

Gerindra-PKS Tolak Hak Angket Amuk Mbah Priok

TEMPO Interaktif, Jakarta – Sejumlah fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DKI Jakarta menolak usulan hak angket untuk kasus amuk massa di makam Mbah Priok, Jakarta Utara, yang diajukan oleh Fraksi Partai Amanat Nasional.

“Berlebihan. Terlalu prematur,” kata Ketua Fraksi Partai Gerindra Sanusi kepada Tempo ketika dihubungi. Penolakan juga disampaikan oleh anggota Fraksi Partai Keadilan Sejahtera Tubagus Arif. “Belum waktunya,” ujar Tubagus.

Menurut Tubagus, langkah konkrit yang harus diprioritaskan pemerintah saat ini adalah merealisasikan kesepakatan yang telah dibuat oleh ahli waris Mbah Priok dan PT Pelindo II.

Usulan hak angket digulirkan oleh Ketua Fraksi PAN Wanda Hamidah. Ia menilai penjelasan gubernur yang disampaikan dalam forum interpelasi belum mejawab substansi permasalahan dan harus ditindaklajuti oleh panitia khusus yang dibentuk berdasarkan hak angket (penyelidikan) oleh anggota Dewan.

Sanusi berpendapat, penggunaan hak angket hanya mungkin ditempuh jika Dewan telah menginventarisasi seluruh temuan data yang mengkonfirmasi penjelasan gubernur. “Bagaimana mungkin kami menentukan sikap tanpa ada alasan yang jelas,” katanya.