HKTI Usul Dana Pertanian 10% dari APBN

SURABAYA–MICOM: Himpunan Kerukukan Tani Indonesia (HKTI) mengajukan usulan kepada pemerintah tentang alokasi dana pertanian sebesar 10 persen dari APBN.

“Sekitar 50 persen lebih penduduk Indonesia menggantungkan hidup pada pertanian. Sayangnya, dana untuk pertanian selama ini hanya satu persen. Kami menginginkan alokasi dana pertanian itu paling tidak 10 persen dari APBN,” kata Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional HKTI Prabowo Subianto di Surabaya, Minggu (24/10).

Ia menjelaskan bahwa kenaikan alokasi anggaran itu bisa digunakan untuk mengatasi sejumlah problem sektor pertanian, mulai dari pengadaan bibit, pupuk, dan peralatan pertanian.

“Dukungan APBN terhadap sektor pertanian menjadi sangat urgen bila melihat potensi agribisnis Indonesia yang sangat luar biasa. Ini tinggal kembali kepada kemauan pemerintah agar alokasi APBN untuk sektor pertanian bisa meningkat,” katanya usai menutup Musda Ke-7 HKTI Jatim.

Dalam Musda itu, Bupati Mojokerto, Mustofa Kemal Pasha, terpilih sebagai Ketua DPD HKTI Jatim melalui proses voting. Ia mengumpulkan 24 suara untuk dapat mengalahkan seniornya di HKTI yang juga Bupati Jombang, Suyanto, yang hanya mendapat 15 suara.

Mustofa menegaskan, pihaknya berkomitmen untuk bersinergi dengan semua komponen, termasuk Pemprov Jatim guna mewujudkan wilayah itu sebagai provinsi agribisnis terbesar di Indonesia, bahkan di dunia pada 2025.

“Potensi Jatim sangat besar di sektor pertanian, perkebunan, dan agribisnis lainnya, sehingga impian menjadikan provinsi ini sebagai kampium agribisnis skala internasional mesti dilakukan secara bertahap dan terencana,” katanya.

Dalam kepemimpinannya itu, dia akan membuat program-program yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan kaum petani secara maksimal. HKTI Jatim, lanjut dia, akan konsisten untuk mengamankan provinsi itu dari masuknya komoditas impor, seperti beras, gula, dan daging.

“Ketiga komoditas itu haram hukumnya masuk Jatim karena ketiga komoditas itu merupakan komoditas utama Jatim. Jadi tidak ada kata lain, HKTI Jatim akan terus mengawal agar jangan sampai ketiga komoditas itu masuk wilayah ini,” katanya.