Ini Pemborosan Anggaran DKI yang Digugat Prabowo Subianto

TRIBUNNEWS.COM – Kasus korupsi dan inefisiensi anggaran di Indonesia sudah masuk stadium membahayakan dan mengancam kedaulatan bangsa. Negara ini akan gagal dan tumbang jika tidak segera dilakukan perubahan kebijakan pro rakyat. Demikian rilis yang dikirim ke redaksi Tribunnews.com.

“Sejarah mengatakan negara besar seperti Uni Soviet, dan rezim kuat di timur tengah tumbang. Tidak ada uang untuk tentara dan rakyat karena korupsi inefisiensi merajalela di elite,” ujar Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra, Prabowo Subianto saat menjadi pembicara Dialog Nasional “Kepemimpinan Nasional Menuju Penguatan Kedaulatan Bangsa,” yang diselenggarakan oleh Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia Jawa Barat, Bandung, Sabtu (2/2/2013).
Prabowo menambahkan tidak sejahteranya rakyat dan minimnya anggaran keamanan menyebabkan munculnya persoalan kecil yang bisa berujung pada aksi huru hara dan tumbangnya sebuah rezim.

Prabowo mencontohkan informasi yang diperolehnya dari salah satu wakil gubernur terkait dugaan kasus korupsi anggaran yang terjadi dalam APBD nya periode lalu.
Penggunaan anggaran pembelian barang dengan mengambil keuntungan 10 hingga 20 persen menurutnya dapat diwajarkan dalam hal dagang. Namun, jika sampai ratusan bahkan ribuan persen itu sudah membahayakan. “10 -20 persen itu bisa diwajarkan dalam dagang, tapi ini ratusan persen di DKI, ini keterlaluan,” jelasnya.

Prabowo juga mencontohkan adanya anggaran Scanner harga 2 juta yang dianggarkan 270 juta, biaya pembangunan, biaya halte bis sampai 24 miliar dan motor pemadam kebakaran harga 26 juta dianggarkan 260 juta. “Itu halte bis apa? Itu sama dengan harga rumah di Pondok Indah,” ungkapnya.

Selain kasus korupsi, Prabowo juga menilai pemborosan dan inefiesiensi anggaran sedang terjadi di Indonesia. Ia mencontohkan borosnya pelaksanaan pemilukada di salah satu provinsi dimana pemenangnya menghabiskan dana 600 miliar, sementara yang kalah 400 miliar.
“Jumlahnya sudah satu triliun, dana dari mana itu, pasti dari anggaran dan itu baru provinsi, belum kabupaten dan kota,” tambahnya.

Kondisi pengunaan anggaran akan semakin tidak efisien dengan adanya rencana penambahan empat provinsi dan 16 kabupaten di Indonesia. Akibatnya anggaran daerah hanya akan habis untuk belanja pegawai, rumah dinas, gedung DPRD dan banyak lagi fasilitas pemerintahan lainnya. “Perlu dipertimbangkan ulang kelanjutan pemilihan langsung kepala daerah dan pemekaran wilayah. Itu tidak efisien,” ujarnya.
Karena itu, Prabowo mengajak para cendekiawan, professor dan guru besar di seluruh Indonesia di ICMI, Muhamadiyah dan NU untuk melakukan perubahan.
Sejarah dunia mengatakan kekuatan kharisma dan pengaruh para cendekiawan mampu merubah satu kebijakan disebuah Negara.

Pemerintah Amerika Serikat sudah berkali kali merasakan dasyatnya penolakan guru besar terkait kebijakan perang salah satunya saat memerangi Vietnam.
“Kalau yang bicara itu aktivis, politisi, pengamat, itu belum bergetar, tapi jika para guru besar sudah ambil kebijakan, disitu ada perubahan, ” tegasnya. Prabowo menambahkan pemerintahan yang lemah, tidak efisien dan korupsi merupakan salah satu empat tantangan Indonesia di masa mendatang yang harus segera diselesaikan.

Ketiga lainnya yakni menipisnya cadangan sumber daya energi dimana Indonedia sudah harus mempertimbangkan sumber energi lainnya selain minyak, seperti gas, energi terbarukan, bahkan nuklir. Ledakan penduduk 1, 6 persen setiap tahun atau 3,2 juta dimana dalam 10 tahun kedepan Indonesia akan memiliki 30 juta lebih mulut baru untuk diberikan makan, maka pengendalian pertumbuhan penduduk melalui keluarga berencana harus diaktifkan kembali. Serta ketidak seimbangan struktural perekonomian telah menciptakan rasa ketidakpuasan dan keadilan, dimana kemajuan ekonomi hanya menguntungkan segelintir elite saja.

Editor: Widiyabuana Andarias

Sumber: tribunnews.com