Pemerintah diminta perbesar anggaran pertanian

SURABAYA: Prabowo Subianto, Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Himpunan Kerukunan Tani Indonesia, mendesak agar alokasi anggaran negara untuk sektor pertanian naik menjadi 10% dari total APBN dari hanya sekitar 1% pada saat ini.

“Sekitar 50% lebih penduduk Indonesia menggeluti sektor mata pencaharian yang berhubungan dengan pertanian, sedangkan alokasi budgeting APBN [anggaran pendapatan dan belanja negara] untuk sektor itu masih minim, berkisar 1%. Ke depan, mesti ditingkatkan agar daya dukung terhadap sektor itu semakin besar, kisarannya bisa mencapai 10%,” kata Prabowo di sela-sela acara Musyawarah Daerah ke-7 HKTI Jatim, hari ini.

Prabowo menegaskan kenaikan alokasi anggaran itu bisa digunakan untuk mengatasi sejumlah problem sektor pertanian, mulai dari pengadaan bibit, pupuk, serta peralatan pertanian bagi masyarakat.

“Dukungan APBN terhadap sektor pertanian menjadi sangat urgen bila melihat potensi agribisnis Indonesia yang sangat luar biasa. Ini tinggal kembali kepada goodwill [kemauan] dari pemerintah agar alokasi APBN untuk sektor pertanian bisa meningkat.”

Dalam forum Musda HKTI Jatim tersebut, Bupati Kabupaten Mojokerto Mustofa Kemal Pasa terpilih sebagai Ketua Umum HKTI Jatim melalui proses voting, mengalahkan seniornya Bupati Kabupaten Jombang Suyanto dengan perolehan 24 suara berbanding 15 suara.

Ketua Umum Terpilih HKTI Jatim Mustofa Kemal Pasa menegaskan pihaknya berkomitmen untuk bersinergi dengan semua komponen, termasuk Pemerintah Provinsi Jatim untuk mewujudkan wilayah itu sebagai provinsi agribisnis terbesar di Indonesia, bahkan dunia pada 2025.

“Potensi Jatim sangat besar di sektor pertanian, perkebunan maupun agribisnis lainnya, sehingga impian menjadikan provinsi ini sebagai kampiun agribisnis skala internasional mesti dilakukan secara bertahap
dan terencana. Targetnya agar petani di Jatim bisa meraih kesejahteraan secara maksimal,” kata Mustofa kepada Bisnis seusai terpilih, hari ini.

HKTI Jatim, lanjut dia, akan konsisten untuk mengamankan provinsi itu dari masuknya komoditas impor seperti beras, gula maupun daging.

“Ketiga komoditas itu haram hukumnya masuk Jatim, karena ketiga komoditas itu merupakan komoditas utama Jatim. Jadi tidak ada kata lain, HKTI Jatim akan terus mengawal agar jangan sampai ketiga komoditas itu masuk wilayahnya,” ujarnya.

Menurut catatan Bisnis, sejak Munas HKTI di Bali, pada Juni 2010, kepengurusan HKTI terpecah menjadi dua, yakni kepengurusan Prabowo Subianto dan kepengurusan Oesman Sapta.  Bahkan pada Juli 2010, kepengurusan HKTI Jatim dibekukan oleh Prabowo Subianto.

Namun, pekan lalu, Musda ke-7 HKTI versi Oesman Sapta justru digelar mendahului HKTI versi Prabowo Subianto yang digelar hari ini. Hingga saat ini, belum diketahui adanya upaya untuk menyelesaikan dualisme kepemimpinan tersebut. Masing-masing kepengurusan tidak saling mengakui, dan secara bertahap menyelenggarakan musyawarah daerah guna membentuk kepengurusan tingkat daerah.