Prabowo: Negara Ini Penuh Aksi Sogok

Ketua Dewan Pembina Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Prabowo Subianto, menyatakan, betapa sudah rusaknya negara ini sekarang. Rakyat menurutnya sudah tidak bisa berharap keadilan.

“Seluruh rakyat sudah tahu tidak mungkin kita mengharapkan keadilan dari sistem yang berlaku sekarang,” tegas Prabowo saat pidato di acara HUT IV Gerindra, Senin (6/2), di Jakarta.

“Sistem sekarang hanya suatu sistem yang dinikmati oleh orang yang punya uang. Yang tidak punya uang tidak bisa dapat kehidupan yang layak,” katanya.

Dia menegaskan, korupsi di negeri ini sudah merajalela. Dikatakan, di setiap lapisan sudah penuh dengan sogok menyogok. Menurutnya, cari pekerjaan harus nyogok, ingin jadi guru harus nyogok, ingin jadi polisi harus nyogok, dan mau jadi tentara harus nyodok.

“Negara ini negara aneh, orang mau mati saja harus nyogok. Luar biasa republik ini. Jangan-jangan republik mimpi. Ini bukan republik yang diinginkan Bung Karno, dan Bung Hatta. Bukan republik yang dicita-citakan para pendiri bangsa,” kata Prabowo.

Karena itulah, kata dia, tekad Gerindra dari awal ingin mendirikan partai yang bersih, partai pejuang, ingin meluruskan yang tak lurus dan membersihkan yang tidak bersih, memerbaiki yang salah dan memberikan harapan kepada rakyat.

“Kita tidak ingin rakyat putus asa, kalau putus asa akibatnya sangat menyedihkan. Kalau masyarakat tidak percaya lagi dengan  pemerintah, hakim, bupati, polisi tentara yang terjadi keadaan bahayan. Ini tidak kita kehendaki,” katanya.

Ia menegaskan, Gerindra harus menjadi partai yang memberikan harapan dan solusi serta masa depan yang baik kepada rakyat. “Partai Gerindra harus bersih. Diri kita  harus bersih, karena rakyat menuntut pemerintah yang bersih,” katanya.

Ia menegaskan, Rakyat Indonesia siap berkorban, rela menderita asal pemimpin yang mereka yakini bersih dan membela kepentingan rakyat. “Saya yakin rakyat rela dibawa kemana saja, asal pemimpin mereka mengutamakan kepentingan bangsa. Kalau kita berani tampil di depan rakyat, ingin pimpin rakyat, kita harus membenahi diri kita dulu,” katanya.

Prabowo menegaskan, sudah menyampaikan kepada pimpinan Fraksi Gerindra di DPR, agar para kader di seluruh badan-badan di legislatif, tegas, keras membela kepentingan rakyat kecil. “Harus keras membela kepentingan bangsa.  Jangan larut dalam neoliberalisme yang melanda negara,” katanya.

Dia menegaskan, mereka yng berkuasa masih terus menjalankan paham neoliberalisme dalam perekonomian bangsa ini. Dia prihatin dengan kondisi itu. “Sampai sekarang kita satu-satunya partai di DPR yang mengatakan kembali ke pasal 33 UUD 1945,” katanya.

Prabowo menyindir, penganut neo liberalisme  sekarang sudah mulai cepat-cepat cuci tangan. “Mereka sudah melihat  tanda sejarah, oh kami juga punya UUD 45. Enak aja. Kemana aja lo empat tahun? Kemana aja 13 tahun, sekarang UUD 45, kemarin-kemarin kerjanya amandemen terus,” ungkapnya.

“Tidak mau tanggung awab, negara sudah  dibawa ke jalan salah, tapi tidak mau mengakui,” tambahnya. Menurutnya, pemerintah mengaku pro rakyat, tapi rakyat panen ebu, masih impor gula. Panen bawang merah, masih juga mengimpor bawang merah. Bahkan, ikan pun diimpor.  “Impor garam, singkong, gaplek. Sungguh rakyat kita menuntut pembelaan,” katanya.

Dia juga menegaskan, kehadiran supermarket mematikan pasar kecil sehingga rakyat berteriak. “Ketua Umum, Sekjen, susun instruksi pusat, semua anggota DPRD dari Gerindra harus tegas menentang maraknya supermarket. Catat sejarah, siapa yang membela rakyat sebenarnya siapa yang tidak membela. Jangan cepat sembunyi. Kebijakan semua untungkan asing, tidak membela rakyat sendiri,” katanya.

Ia menegaskan, Fraksi Gerindra di DPR juga harus lebih keras membela kepentingan rakyat. “Jangan takut membela rakyat membela meski mengorbankan kehormatan yang mulia. Dia juga menyampaikan kepada semua Anggota  Fraksi Gerindra di DPR harus membela kepentingan rakyat.

“Kalau menahan neoliberalisme, menahan arus dan mendukung ekonomi yang di kuasai kekuatan asing, kalau perlu kita semua tarik anggota DPR RI (dari Gerindra) keluar. Lebih baik kita tidak ikut dalam keputusan yang tidak menguntungkan rakyat, daripada tercemar di mata rakyat Indonesia,” katanya lagi.