Prabowo: Wamen Tak Dikenal, Tapi Tak Dilarang

Proses gugatan kursi wakil menteri masih berlangsung di Mahkamah Konstitusi. Tapi, bagi Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra, Prabowo Subianto, posisi wakil menteri justru tidak menjadi masalah.

“Saya kira bisa saja ya, wamen (wakil menteri) membantu menteri. Itu tidak masalah,” kata Prabowo Subianto usai acara Perempuan Indonesia Raya Gerindra, di Jakarta Selatan, Sabtu 21 Januari 2012.

Meski Prabowo mengakui, bahwa posisi wakil menteri yang muncul di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ini memang tidak pernah dikenal dalam kabinet di Indonesia. Tetapi, posisi itu tidak dilarang.

“Tidak dikenal konstitusi, tapi tidak dilarang,” kata Prabowo yang juga calon presiden dari Gerindra untuk Pemilu Presiden 2014.

Sebelumnya, Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD menilai posisi wakil menteri dapat mengacaukan jenjang karier kepegawaian lembaga negara.

“Posisi ini tidak jelas, apakah jabatan politik atau birokrasi,” kata Mahfud saat membuka sidang uji materi Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 Pasal 10 tentang Kementerian Negara di Gedung MK, Jakarta, Kamis, 19 Januari 2012. Uji materiil ini menyoal keabsahan jabatan wakil menteri di kabinet.

Tapi, Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Azwar Abubakar menyatakan, kedudukan dan tugas wakil menteri sudah sesuai secara tekstual karena diatur oleh Peraturan Presiden (Perpres) No 92 tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 24 tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara. (art)