Posts

Prabowo Penolakan Hak Angket, Analisa Gerindra Sendiri

Prabowo: Penolakan Hak Angket, Analisa Gerindra Sendiri

Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra, Prabowo Subianto mengatakan, keputusan Fraksi Gerindra DPR untuk menolak usulan pembentukan panitia khusus hak angket pajak merupakan analisa politik partainya. Terkait sikap Gerindra itu, Prabowo pun membantah telah ada tawaran dari Partai Demokrat kepada partainya untuk bergabung di kabinet Indonesia Bersatu Jilid II.

“Tidak ada (tawaran masuk kabinet), tidak ada sama sekali. Ini bukan deal politik. Itu (penolakan terhadap hak angket) sikap yang kami ambil karena analisia politik kami sendiri,” kata Prabowo dalam keterangan pers di acara Rapat Kerja Nasional I Himpunan Kerukunan Tani Indonesia di Hotel Sahid Jaya, Jumat malam, 25 Februari 2011.

Bagi Gerindra, masing-masing partai punya sikap dalam pansus hak angket, demikian juga dengan Gerindra. “Masing-masing punya sikap. Sikap kami jelas. Sudah selesai itu,” ujar dia.

Terkait kemungkinan Gerindra masuk dalam koalisi, Prabowo menyatakan tidak menutup kemungkinan itu. Bagi dia, masing-masing partai punya konstituen, ideologi, dan manifes perjuangan. “Kami harus lihat nanti apakah sesuai dengan manifes perjuangan kami, ideologi kami,” kata bekas Panglima Kostrad TNI Angkatan Darat itu.

Apalagi, kata Prabowo, dari awal dirinya menegaskan Gerindra bukanlah partai oposisi. Pada saat kebijakan pemerintah berkuasa menguntungkan rakyat, maka Gerindra akan mendukung. Begitu pun sebaliknya, pada saat tidak menguntungkan rakyat, Gerindra akan mengkritisi. “Sangat sederhana kok. Dan itu sudah kami buktikan,” ujarnya.

Tolak Gedung DPR Baru Prabowo Sudah Tegur Pius

Dalam acara rapat kerja nasional Partai Gerindra, Prabowo Subianto, sebagai Ketua Dewan Pembina Gerindra, kembali mengulang pernyataannya secara tegas, menolak pembangunan gedung DPR yang baru.

Bahkan, Prabowo mempersilakan kepada kadernya untuk hengkang bila setuju dengan rencana pembangunan gedung DPR yang baru itu.

“Sikap Gerindra tegas menolak rencana pembangunan gedung baru DPR. Sudah lima kali Pak Prabowo menyatakan penolakannya. Dan bagi kami, itu bukan sesuatu yang urgent (penting). Dananya bisa dipakai untuk yang lebih bermanfaat bagi rakyat,” ujar orang dekat Prabowo, Fadli Zon kepada Tribun di sela-sela acara Rakernas Gerindra di Hotel Redtop, Jumat (14/01/2011) malam kemarin.

Selain belum perlu, Prabowo, kata Fadli, kemudian mengingatkan bahwa pemerintah sampai saat ini masih mempertimbangkan pemindahan ibukota. Gerindra kemudian mempertanyakan notulensi saat rapat pembangunan gedung DPR yang baru, apakah memang betul adanya Gerindra mendukung.

“Notulen Fraksi Gerindra kita pertanyakan. Apakah kami memang setuju. Kalau betul kita akan tegur anggota kami yang memberikan dukungan rencana itu. Saudara Pius (Ketua BURT DPR), sudah ditegur dan diminta untuk tidak mengeluarkan pernyataan mendukung gedung baru DPR,” Fadli menegaskan.

“Pak Prabowo dalam rakernas juga menegaskan, kepada siapapun kader Gerindra di DPR, termasuk saudara Pius, yang mendukung pembangunan gedung baru, dipersilakan keluar dari partai. Kita ambil tindakan keras,” katanya.

Prabowo, kata Fadli, membantah bila dikatakan sikap Gerindra yang menolak gedung baru DPR, hanya sekedar mencari popularitas semata. Akan tetapi, sikap resmi ini didasari atas kondisi masyarakat yang berani dipastikan tak akan setuju dengan gedung baru untuk wakil rakyat itu.

“Kalau tidak percaya silahkan disurvey ke masyarakat, apakah memang rakyat setuju DPR punya gedung baru. Kami juga meminta kepada Ketua DPR Pak Marzuki Alie yang mengatakan, satu fraksi saja tidak setuju, maka pembangunan gedung batal,” ujar Fadli yang tak lain Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra ini.

Sikap ngotot pimpinan DPR soal pembangunan gedung baru DPR ini, imbuh Fadli sangat mencurigakan.
“Kalau memang bilang satu fraksi menolak pembangunan batal, ya dibatalkan saja. Kan, pembangunannya juga belum dilaksanakan sampai sekarang,” tandasnya.

Gerindra Tak Ambil Pusing soal Keanggotaan BK

Gerindra Tak Ambil Pusing soal Keanggotaan BK

Fraksi Gerindra menyatakan tidak terlalu memperdulikan keanggotaanya di Badan Kehormatan (BK) DPR. Bagi Gerindra, rekomendasi BK tidak akan mengikat bagi fraksi tersebut.

“Mau diakomodir di BK, bagus, kalau tidak diakomodir ya sudah, repot amat,” kata Sekretaris Jenderal Gerindra Ahmad Muzani, di gedung DPR, Jakarta, Senin 29 November 2010.

Menurut dia, memang ada usulan bahwa Gerindra dan Hanura perlu dimasukan dalam keanggotaan di BK. Namun, kepastian soal itu mesti menunggu hasil amandemen undang-undang tentang MD3. “Gerindar dan Hanura akan masuk setelah UU MD3 selesai diamandemen, kira-kira Juni tahun depan,” kata dia.

Namun apapun hasil amandemen itu tidak akan memusingkan Gerindra. Itu terserah kesepakatan semua fraksi-fraksi di DPR.

Muzani lantas menjelaskan, dengan tidak adanya perwakilan Gerindra di BK, Gerindra tidak merasa terikat dengan apapun hasil yang diputuskan di BK, termasuk jika ada anggota Gerindra yang ditangani BK. Bagi Gerindra, jika ada anggota fraksinya yang bermasalah, maka cukup Gerindra yang memprosesnya. “Gerindra cukup tahu diri, nggak perlu ada beka-bekaan,” tegas Muzani.

Amirullah

logo Nusantara Energy

Aktifitas Bisnis Prabowo Subianto Nusantara Energy

Nusantara Energy adalah sebuah perusahaan berbasis di Indonesia yang didirikan pada bulan November 2001 oleh Prabowo Subianto. Johan Teguh Sugianto, dan Widjono Hardjanto, sebagai holding company untuk mengkonsolidasikan berbagai sumberdaya yang bergerak dalam bidang yang berbeda-beda.

Visi Nusantara Energy adalah untuk menjadi sebuah kekuatan penggerak ekonomi untuk kesejahteraan masyarakat dan bangsa Indonesia. Perusahaan ini berusaha untuk aktif dan ambil bagian menjadi pemain yang bersifat positif dalam kancah perekonomian Indonesia. Juga untuk meningkatkan nilai bagi para pemegang sahamnya dengan tidak lupa turut mensejahterakan para pekerjanya.

Nusantara Energy memiliki misi untuk mengembangkan berbagai proyek investasi bagi sumber daya alami yang akan memberikan keuntungan dan meningkatkan pendapatan perusahaan dan kesejahteraan sumberdaya manusia, pemegang saham, dan pegawainya.

Secara umum perusahaan-perusahaan dalam naungan Nusantara Energy terbagi atas lima unit usaha sebagai berikut:

  • Pulp
  • Kehutanan dan Pertanian
  • Pertambangan
  • Perikanan Komersial
  • Jasa Pelayanan Profesional

Pada saat ini, keseluruhan perusahaan dalam Nusantara Energy Group menampung tidak kurang dari 10.000 pekerja, dengan total asset sebesar US$ 1.0 milyar.