Posts

Gerindra-Mengapa-Pakta-Integritas-Demokrat-Baru-Sekarang

Gerindra: Mengapa Pakta Integritas Demokrat Baru Sekarang?

Metrotvnews.com, Jakarta: Anggota Dewan Pembina Partai Gerindra Martin Hutabarat menilai Pakta Integritas yang diteken 33 Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrat, tergolong telat. “Pakta Integritas SBY (Susilo Bambang Yudhoyono-Red) menarik, tapi kenapa baru sekarang?” kata Martin kepada Metrotvnews.com, Senin (11/2). Menurut Martin, setiap partai yang menghendaki kadernya berguna bagi rakyat pantas diapresiasi. Apalagi rakyat sudah makin kehilangan kepercayaan kepada partai. Tapi, kata dia, mengapa SBY tidak menyodorkan Pakta Integritas kepada kader sejak tiga tahun silam. “Akibat korupsi, baik menteri, gubernur, bupati, wali kota, anggota DPR, dan DPR daerah. Sehingga Pakta Integritas yang dibuat SBY sebenarnya baik kalau itu betul-betul dilaksanakan, bukan sekadar pencitraan,” kata anggota Komisi III DPR ini. Dia menambahkan, “Kalau Partai Demokrat membuatnya jauh-jauh hari, dengan posisinya sebagai partai terbesar yang memimpin pemerintahan dan koalisi partai-partai Sekretariat Gabungan yang menguasai 78% kursi di DPR, dapat dipastikan bahwa keadaan negara kita pasti jauh lebih baik.” Martin menjelaskan, apa yang dilakukan Demokrat sekarang sudah dilakukan Gerindra sejak 3 tahun silam. Setiap kader Gerindra yang ditetapkan menjadi tersangka kasus korupsi langsung dipecat. “Begitu seorang anggota DPR dan DPR daerah dari Gerindra, dilarang melakukan Kunjungan Kerja atau Studi Banding ke luar negeri dengan menggunakan uang negara. Mungkin ini sebabnya mengapa kader-kader Gerindra jarang terdengar tersangkut kasus korupsi,” tandasnya.(Andhini/Bas/Ich)

Sumber: metrotvnews.com 

Gerindra-Targetkan-Raih-30-Kursi-DPRD-DKI

Gerindra Targetkan Raih 30 Kursi DPRD DKI

Mengaku sudah punya strategi-strategi tertentu.

Jakarta – Meski Pemilihan Umum DPR, DPD, dan DPRD masih cukup lama, namun Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) DKI telah menargetkan meraih maksimal 30 kursi pada pemilihan umum yang akan dilaksanakan pada 9 April 2014.

Ketua Umum DPD Gerindra DKI M Taufik optimistis Partai Gerindra akan menang dalam pemilihan umum legislatif pada tahun 2014. “Saya mau Gerindra menang total di Jakarta. Sehingga Ketua DPRD bisa dijabat oleh Gerindra. Maka, pembahasan APBD DKI pasti akan terbuka, tidak ada yang ditutup-tutupi,” kata Taufik di tengah-tengah acara HUT ke-5 Gerindra di Panti Asuhan Nusa Dua, Tanah Abang, Jakarta Pusat, Sabtu (9/2).

Keoptimistisan Taufik juga berlandas pada sebuah hasil survei yang menyatakan Partai Gerindra menduduki posisi tiga besar, padahal umurnya baru 5 tahun bila dibandingkan dengan partai-partai besar lainnyam

Untuk mewujudkan target tersebut, lanjutnya, paling tidak Gerindra harus meraih minimal 20 kursi hingga maksimal 30 kursi dari 10 daerah pemilihan (dapil). Atau meraih 29 persen dari total kuota kursi DPRD DKI yang diperebutkan sebanyak 106 kursi.

“Optimislah pasti kami bisa dapatkan itu. Karena kami sudah punya strategi untuk memenangkan pemilu legislatif,” ujarnya.

Strategi yang dimaksud adalah, Gerindra sudah punya modal dasar, yaitu infrastruktur organisasi yang telah terbangun dengan baik. Kemudian beberapa partai kompetitor saat ini sedang diterpa masalah yang cukup berat

“Ada partai kompetitor yang sakit keras, ada yang sedang sakit, ada yang pingsan. Jadi kami tidak takut. Menurut saya, peluang menang itu ada pada kita. Tidak hanya itu, respon masyarakat pada Gerindra juga cukup tinggi,” tuturnya.

Taufik menegaskan semua kader Partai Gerindra dan masyarakat umum diberi kesempatan untuk mendaftarkan diri sebagai calon legislatif (caleg) yang mewakili partai berlambang kepala Garuda ini. Pendaftaran sudah dibuka sejak Januari lalu hingga 28 Februari. Hingga saat ini sudah ada 500 orang yang mendaftarkan diri menjadi caleg. Diperkirakan, jumlah tersebut akan terus bertambah hingga 1.000 orang.

Nantinya, DPD Gerindra DKI akan melakukan verifikasi faktual terhadap seluruh formulir pendaftaran tersebut. Sebab dalam formulir tersebut, bakal caleg ini harus menyertakan 1.500 tanda tangan dan KTP dari orang-orang yang mendukungnya.

“Paling tidak selama 1 bulan kita lakukan verifikasi faktual. Kita akan lakukan pada Maret ini. Karena pada bulan April, daftar caleg sementara harus sudah diserahkan kepada KPU,” tuturnya.

Penulis: Lenny Tristia Tambun/NAD

Sumber: beritasatu.com

Prabowo-Subianto

Prabowo Subianto: Empat Tantangan Berat Indonesia

Indonesia menghadapi empat tantangan berat, yaitu menyusutnya cadangan minyak bumi, gas alam, dan batubara; ledakan penduduk; pemerintahan yang lemah, tidak efisien, dan korupsi yang meluas, serta ketimpangan struktural yang menimbulkan ketidakadilan.

Oleh: Budi Sucahyo

Kursi yang tersedia di tempat berlangsung ceramah umum Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Prabowo Subianto di Hotel Mandarin Marina, Singapura, sudah terisi penuh. Masyarakat Singapura dan Indonesia yang berada di sana tampak begitu antusias ingin menyaksikan ceramah umum itu. Bahkan, banyak aplikasi pendaftaran untuk mengikuti ceramah umum itu ditolak karena kuota kursi sudah habis.

Pada 1 Agustus 2012, Rajaratnam School of International Studies (RSIS) Nanyang Technological University (NTU), Singapura, mengundang Prabowo Subianto untuk berbicara dalam sebuah ceramah umum. Prabowo menyampaikan ceramah umum bertema “Indonesia Facing the Future: Challenge for the Next 20 Years”. Prabowo Subianto adalah orang Indonesia pertama diundang memberi ceramah umum dalam kapasitas sebagai salah satu calon kuat pemimpin Indonesia 2014. RSIS juga berencana akan mengundang beberapa calon pemimpin lainnya.

Sekitar 200 tamu menghadiri ceramah umum ini. Mereka antara lain Duta Besar Indonesia untuk Singapura Andri Hadi dan wakilnya Kenssy D. Ekaningsih; Duta Besar Timor Leste untuk Singapura dan Brunei, Roberto Sarmento de Oliveira Soares; Sudradjat Djiwandono dan Bianti Djiwandono; Hashim Djojohadikusumo; Didit Hadiprasetyo; Fadli Zon; serta para akademisi, masyarakat bisnis, dan wakil organisasi masyarakat.

Mengenakan jas dengan dasi berwarna merah, Prabowo mengawali ceramah dengan menyampaikan pandangannya tentang Indonesia. “Saya ingin menyampaikan pandangan saya kepada forum ini bahwa Indonesia memang memiliki potensi riil untuk menjadi sebuah negara maju, sejahtera, dan modern pada abad ke-21 dan sesudah itu,” katanya.

Namun, lanjut Prabowo, kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa potensi itu dapat diwujudkan hanya jika sejumlah tantangan besar dapat diatasi. Inilah inti ceramah Prabowo Subianto: Indonesia menghadapi empat tantangan berat, yaitu menyusutnya cadangan minyak bumi, gas alam, dan batubara; ledakan penduduk; pemerintahan yang lemah, tidak efisien, dan korupsi yang meluas; serta ketimpangan struktural yang menimbulkan ketidakadilan.

Mengenai tantangan pertama, Prabowo menjelaskan bahwa Indonesia saat ini menghabiskan sekitar 500 juta barel setiap tahun dengan kenaikan sebesar 10 juta barel per tahun. Cadangan minyak Indonesia yang sudah terbukti saat ini berjumlah 4,3 miliar barel. “Tanpa penemuan sumber minyak baru, cadangan minyak Indonesia akan habis dalam waktu 12 tahun. Ini berarti bahwa pada 2024 Indonesia harus mengimpor semua kebutuhan minyaknya dari negara lain atau menggantinya dengan sumber energi alternatif,” paparnya.

Tantangan kedua yang dihadapi Indonesia adalah ledakan penduduk. Prabowo mengungkapkan, sekarang Indonesia berpenduduk 241 juta jiwa. Menurut badan statistik Indonesia, setiap tahun penduduk naik 1,6%. Artinya, dalam jangka waktu 10 tahun, pertambahan penduduk Indonesia setara dengan enam kali penduduk Singapura. Dalam kurun waktu 10 tahun, pertambahan penduduk Indonesia melebihi jumlah penduduk Malaysia saat ini.

“Dalam waktu 20 tahun yang akan datang, penduduk Indonesia akan bertambah 76 juta mulut baru yang harus diberi makan. Akan ada tantangan untuk menyediakan perumahan, klinik, rumah sakit, dan paling penting lapangan kerja dan pangan,” kata Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Himpunan Kerukunan Tani Indonesia itu.

Jika Indonesia tidak mampu mengontrol pertumbuhan penduduk melalui program keluarga berencana, lanjut Prabowo, terjadi kesenjangan antara jumlah penduduk dan penyediaan pangan. Krisis pangan ini bisa menimbulkan goncangan, pergolakan dan disintegrasi.

Berikutnya, tantangan ketiga adalah pemerintahan yang tidak efisien dan korupsi. Prabowo menggambarkan, tantangan ketiga ini sebagai sebuah lingkaran setan. Mengapa? Sebab, pemerintahan yang lemah mengakibatkan kerja yang tidak efisien. Kerja yang tidak efisien mengakibatkan korupsi. Korupsi mengakibatkan tidak adanya pembangunan, tidak adanya pertumbuhan ekonomi, dan tidak adanya layanan dasar masyarakat. “Kesenjangan dan ketimpangan biasanya menyebabkan negara lemah atau bahkan gagal,” ucapnya.

Terakhir, tantangan keempat adalah struktur perekonomian yang tidak seimbang. Prabowo mencontohkan sirkulasi uang di Indonesia. Sebanyak 60% dari seluruh uang di Republik Indonesia beredar di ibukota Jakarta. Sebanyak 30% beredar di 32 kota lainnya. Hanya 10% dari uang yang beredar di seluruh Indonesia ada di pedesaan. Sementara 60% penduduk Indonesia tinggal di pedesaan. “Ini berarti 10% dari seluruh uang yang beredar di Indonesia dinikmati 60% penduduk Indonesia,” ujarnya.

Prabowo juga memberi ilustrasi lain, yaitu persebaran uang di antara penduduk dilihat dari rekening di bank-bank seluruh Indonesia. Hanya 0,1% dari jumlah rekening menguasai 37% deposito. Mayoritas rekening memiliki tabungan di bawah Rp 100 juta tetapi hanya menguasai 18,5% dari uang itu. “Adalah sebuah kenyataan bahwa 0,17% warga Indonesia mengontrol 45% dari Pendapatan Nasional Bruto Indonesia,” kata putra Begawan ekonomi Sumitro Djojohadikusumo itu.

Data anggaran negara juga menunjukkan ketidakseimbangan struktur ekonomi Indonesia. Buktinya, dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Indonesia tahun 2012 sebesar Rp 1.200 triliun, hanya 3% atau sebanyak Rp 36 triliun disediakan untuk sektor pertanian. Padahal, 60% warga Indonesia hidup di sektor pertanian.

Ketidaksemimbangan itu menunjukkan adanya kesenjangan struktur dalam perekeonomian Indonesia. Ketidakseimbangan ini akan menimbulkan perasaan tidak puas yang dalam, rasa ketidakadilan, dan rasa kesenjangan di kalangan warga miskin dan remaja. Ada perasaan bahwa setelah 67 tahun merdeka, kemajuan ekonomi hanya dinikmati oleh segelintir orang.


Strategi Dorongan Besar

Terhadap empat tantangan itu, Prabowo Subianto menawarkan sebuah strategi yang dinamakan sebagai Strategi Dorongan Besar. “Rencana itu saya namakan Strategi Dorongan Besar. Strategi ini untuk mencapai sejumlah tujuan secara serempak,” kata mantan Danjen Kopassus ini. Yaitu: Pertama, strategi itu memastikan persediaan pangan Indonesia. Kedua, strategi itu akan memungkinkan Indonesia untuk mandiri di bidang energi.

Lalu, ketiga, strategi itu akan menciptakan lapangan kerja, menurunkan kemiskinan secara besar-besaran, menciptakan daya beli, meningkatkan konsumsi, dan mendorong pertumbuhan seluruh perekonomian Indonesia. Keempat, menurunkan kemiskinan, menciptakan daya beli, meningkatkan konsumsi, dan mendorong pertumbuhan seluruh perekonomian.

Kelima, menciptakan sumber pendapatan baru, pendapatan pemerintah, dan kemampuan anggaran nasional untuk memperbaiki tingkat gaji dan kualitas hidup pegawai negeri dan pejabat-pejabat penting pemerintah, yang pada gilirannya akan meningkatkan upaya untuk melenyapkan korupsi dari birokrasi dan aparatus pemerintah Indonesia.

Keenam, dengan tercapainya pemerintah yang kuat dan bersih, selanjutnya melaksanakan transformasi perekonomian Indonesia dari perekonomian berbasis komoditas/bahan mentah menjadi perekonomian industri maju modern berbasis ilmu pengetahuan.

Prabowo mengatakan, prioritas pembangunan Indonesia adalah menyediakan energi dan pangan yang sekaligus memberikan lapangan kerja. Untuk menjawab empat tantangan itu dibutuhkan pemimpin yang berani dan kuat. “Yang kita perlukan adalah solusi kreatif,” ujarnya.

Pada bagian lain ceramahnya, Prabowo memuji pencapaian para pemimpin Indonesia yang berhasil membawa Indonesia keluar dari krisis ekonomi 1998 dan menjadi negara demokrasi. Namun, ia juga menyayangkan para pemimpin mulai lengah menghadapi empat masalah besar itu.

Sumber: Gema Indonesia Raya

Gerindra Fokus pada RUU PilpresGerindra Fokus pada RUU Pilpres

Gerindra Fokus pada RUU Pilpres

JAKARTA – Undang-Undang Pemilihan Presiden (Pilpres) yang salah satunya mengatur syarat pencapresan sangat menentukan berapa banyak kandidat yang memenuhi syarat untuk maju di Pilpres 2014. Partai Gerindra sudah pasti sangat berkepentingan dalam UU ini. Karena itu, Fraksi Gerindra mengarahkan fokus perhatiannya dalam pembahasan revisi UU Pilpres ini di DPR.

“Presidential threshold 20 persen bukan satu-satunya varian yang penting dalam UU Pilpres. Namun dari berbagai masalah di UU Pilpres itu, Fraksi Gerindra akan mempertanyakan landasan presidential threshold (preshold) sejak tahun 2004 yang sebesar 5 persen, kemudian 2009 sebanyak 20 persen dan 2014, belum jelas berapa persen,” kata Ketua Fraksi Gerindra Ahmad Muzani di sela-sela diskusi “Revisi UU Pilpres, Keadilan untuk Semua” di Gedung DPR, Senayan, Kamis (31/1).

Menurut Muzani, berapapun preshold yang ditetapkan betul-betul subjektif dan tidak berlandaskan UU. “Menurut hemat saya, mari kita kembali ke pasal 6 ayat 1 ayat 2 UUD 45 yang menyebutkan presiden dan wapres diajukan oleh parpol atau ghabungan parpol sebelum pemilu dimulai. Jelas tidak ada angka preshold,” tegasnya.

Soal daftar pemilih tetap (DPT), Muzani mengatakan, ada beberapa point penting yang masih rancu dalam UU Pilpres itu. Dalam UU Pilpres yang lama tidak mengakomodir warga negara yang berumur 17 tahun atau telah menikah yang tidak memiliki KTP. Dalam UU Pemilu yang baru, warga negara yang tidak memiliki KTP diakomodir. “Karena dalam UU Pilpres tidak diakomodir, maka ini bisa menimbulkan masalah,” kata Sekjen Partai Gerindra ini.

Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR dari Fraksi Partai Gerindra Martin Hutabarat mengatakan, dari sembilan fraksi yang ada di DPR, ada yang ingin tetap dengan persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20 persen dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25 persen dari suara sah nasional dalam pemilu legislatif.

“Sementara kubu satunya menghendaki agar diturunkan syarat ambang batasnya. Karena itu, kalau partai-partai itu tetap ingin ambang batas presiden 20 persen, Gerindra juga akan ngotot menolak membahas revisi undang-undang ini,” tegasnya.

Martin mengaku akan memastikan partainya menempuh jalan demokrasi untuk memajukan Prabowo Subianto sebagai capres dalam Pemilu 2014. Jika upaya politik di parlemen kandas, pihaknya menggunakan jalur Mahkamah Konstitusi (MK). “Jalan terakhir, partai akan mengajukan uji materi UU Pilpres di MK,” tandasnya.

Perdebatan di Baleg terkait UU Pilpres, selain mengemuka usulan agar tetap mengacu UU No 42 Tahun 2008 tentang Pilpres, juga muncul usulan agar syarat presidential threshold (preshold) diturunkan sama dengan besaran parliamentary threshold (PT) sebesar 3,5 persen. Setiap partai politik yang lolos PT, dapat mengajukan calon presiden. Usulan lainnya yang mengemuka, yakni menurunkan besaran PT dari 20 persen kursi parlemen, seperti syarat saat Pilpres 2009 lalu, menjadi 15 persen.

“Yang kami persoalkan adalah frasa 20 persen DPR dan 25 suara sah secara nasional, dan itu menurut kami bertentangan dengan pasal 6a ayat 1 UUD 45 yang mengatakan pencalonan presiden hanya diusulkan partai politik peserta pemilu. Kami juga tidak meminta agar MK membatalkan ayat 9, tapi untuk ditafsirkan lagi oleh MK,” pungkasnya. (dms)

Sumber: jpnn.com

Pesan Prabowo pada Ahok Dukung Jokowi Sukses

Pesan Prabowo pada Ahok: Dukung Jokowi Sukses

Banyak kalangan menilai duet Jokowi-Ahok pada Pilkada DKI berpotensi besar menggulingkan Fauzi Bowo dari kursi DKI 1. Ahok sendiri mengaku ditugaskan untuk mendukung Jokowi sebagai calon Gubernur DKI yang sukses.

Pria yang memiliki nama lengkap Basuki Tjahaja Purnama ini mengungkapkan hal tersebut saat ditanya apa pesan utama Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra, Prabowo Subianto, saat mencalonkan dirinya sebagai Wakil Gubernur DKI. “Pesannya agar mendukung Pak Jokowi supaya sukses, serta menjadi Gubernur DKI yang selalu dikenang berhasil menata kota,” kata Ahok, Rabu (21/3/2012) kepada Tribunnews.com.

Pencalonan Ahok sebagai pendamping Jokowi terbilang mepet, baru diputuskan pada siang hari saat hari terakhir pendaftaran. Mengenai hal tersebut, Ahok mengaku tidak mengetahui apa sebab PDIP begitu lama memutuskan calon pendamping Jokowi. “Saya tidak tahu,” katanya.

Sebelumnya, Ahok sempat menyatakan kalau warga Jakarta ingin ada pemimpin baru yang tidak lagi berkumis. Menurutnya pemimpin baru dari kalangan muda seperti Jokowi dan dirinya adalah yang diinginkan warga saat ini. Tidak terjebak pada rutinitas protokoler dan melakukan terobosan-terobosan baru.