Posts

Gerindra Desak Pemerintah Lindungi Produk Lokal

Gerindra Desak Pemerintah Lindungi Produk Lokal

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Partai Gerindra meminta pemerintah untuk mengevaluasi kebijakan perdagangan bebas. Liberalisasi perdagangan di Indonesia dianggap tidak menguntungkan.

“Akibat perdagangan bebas yang tak adil, negara kita hanya menjadi pasar bagi negara-negara besar,” kata Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra, Fadli Zon, Selasa (29/1).

Ia pun menyayangkan pernyataan Menteri Perdagangan Gita Wiryawan di World Ekonomic Forum, di Davos, Swiss beberapa waktu lalu. Ketika itu, Gita menyatakan mendukung penuh liberalisasi perdagangan antarnegara untuk mendukung perekonomian dunia.

Menurut Fadli, liberalisasi perdagangan malah menutup lapangan pekerjaan yang mencapai angka 7.5 juta jiwa. Artinya jumlah pengangguran terbuka akan naik dua kali lipat.

Bahkan ILO melaporkan akibat perdagangan bebas dengan Cina, Indonesia mengalami penurunan kesempatan pekerjaan sebanyak 188.635 orang.

“Sektor pertanian adalah sektor yang paling banyak kehilangan kesempatan kerjanya.”

Saat ini, ujarnya, Indonesia memang telah bergabung ke dalam mekanisme perdagangan bebas. Namun nyatanya itu tak diiringi peningkatan daya saing produk sendiri.

Hasilnya, impor malah lebih besar dibanding ekspor. Sehingga Indonesia hanya jadi pasar bagi produk asing.

“Pertumbuhan impor kita pasca-ACFTA (ASEAN-China Free Trade Area) 54,97 persen. Sementara ekspor Indonesia ke RRC hanya tumbuh 25,08 persen. RRC juga telah membeli 6779 SNI dari kita,” kata Fadli.

Karenanya, pemerintah perlu melakukan evaluasi dan melindungi produk-produk yang belum siap dibebaskan. Termasuk adanya promosi. Apalagi, kebijakan ini juga tetap dilakukan negara- negara maju.

Seperti Cina dan Amerika Serikat (AS) yang tidak membuka pasarnya ketika manufakturnya belum kuat.

Fadli menilai, pemerintah bisa menahan laju serbuan produk asing untuk memproteksi produk lokal. Misalnya dengan voluntary export restraint. Yaitu, kebijakan yang memaksa pembatasan barang negara eksportir.

Ini pernah dilakukan AS ketika produk Cina membanjiri pasar. Artinya, lanjut dia, pasar bebas terbukti gagal dan sering merugikan masyarakat lemah.

“Pemerintah harusnya melakukan upaya nyata melindungi kepentingan nasional, bukan sebaliknya.”

Redaktur: Mansyur Faqih

Sumber: republika.co.id

Prabowo Subianto: Membangun Kembali Indonesia


Prabowo Subianto: Membangun Kembali Indonesia
Wawancara Prabowo Subianto dengan Fifi Aleida Yahya mengenai ekonomi kerakyatan, visi Prabowo untuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN), visi Prabowo untuk pertanian Indonesia, orang-orang terdekat dengan Prabowo, #RevolusiPutih dengan susu kambing ettawa, dan perjuangan politik Prabowo untuk menciptakan Indonesia yang lebih baik. Direkam Juni 2009 di kediaman pribadi.

Prabowo Jangan Sebut Siapa Orangnya

Prabowo: Jangan Sebut Siapa Orangnya

Ketua Umum Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Prabowo Subianto meyakini ada kepentingan lain di balik kisruh dua kepengurusan HKTI. Tetapi, Prabowo menyerahkan sepenuhnya pada proses hukum yang berjalan. “Ya, pasti ada lah kepentingan tertentu. Tetapi jangan disebut siapa orangnya,” kata Prabowo Subianto di sela Pelantikan Pengurus DPD HKTI Bali 2011-2016 di Hotel Grand Bali Beach, Denpasar, Minggu 1 Mei 2011.

Sementara, Sekretaris Jenderal (Sekjen) (HKTI) M Fadli Zon menyebut politisi partai besar berada di balik dualisme HKTI. Fadli menuding kisruh HKTI didesain demi kepentingan pemilu 2014 mendatang. “Ini sudah jelas ada motif politik. Saya kira ini sangat erat kaitannya dengan Pemilu 2014,” kata Fadli Zon yang mendampingi Prabowo.

Padahal, kata Fadli, organisasi HKTI dilahirkan jauh dari kepentingan politik praktis,  untuk memperjuangkan nasib para petani. Sehingga, sebagai organisasi, HKTI lahir untuk kepentingan politik pertanian, bukan politik praktis. Hal itu juga bisa dilihat sejak awal HKTI kubu Prabowo merangkul semua pengurus dari parpol lain tidak hanya dari Partai Gerindra seperti dari Golkar, Demokrat, PDIP, Hanura dan lainnya.

Karena itu, Fadli sudah melakukan empat langkah hukum dalam menyikapi keberadaan HKTI tandingan versi Oso, sapaan Oemar Sapta Odang. Empat langkah dimaksud adalah memperkarakan lewat pengadilan niaga karena HKTI versi Oso mengklaim logo HKTI. “Dan, hasilnya sudah jelas logo itu tidak boleh lagi diklaim kubu Oso,” tandasnya.

Langkah hukum lain, sambung Fadli, adalah mem-PTUN-kan Kementerian Hukum dan HAM yang mengesahkan HKTI versi Oso. Sedangkan langkah hukum berikutnya dengan menempuh jalur hukum pidana, lantaran ada pemalsuan alamat sekretariat HKTI oleh kubu Oso.

Meski terjadi dualisme kepengurusan, namun Fadli mengklaim bahwa HKTI versi Prabowo tetap solid yang didukung 33 provinsi. Jika kemudian keberadaaan HKTI versi Oso terlihat masih eksis, menurut Fadli hal itu karena politik pencitraan lewat iklan di media dan cara-cara lain. Apakah ada peluang untuk rekonsiliasi di antara kedua kubu? Fadli menjawab, sebenarnya langkah mediasi sudah dua kali dilakukan seperti di Kementerian Dalam Negeri.

Prabowo dan Petinggi Demokrat Kompak di HKTI

Prabowo dan Petinggi Demokrat Kompak di HKTI

Ketua Dewan Pembina Partai Gerakan Indonesia Raya Prabowo Subianto duduk bersisian dengan Ketua Fraksi Partai Demokrat di Dewan Perwakilan Rakyat, Jafar Hafsah.

Namun, kedua orang ini bersisian bukan atas nama partainya, tapi selaku pimpinan Himpunan Kerukunan Tani Indonesia. Jafar adalah Ketua Badan Pertimbangan Organisasi HKTI sedangkan Prabowo adalah Ketua Umum Dewan Pimpinan HKTI.

“Perlu saya tegaskan, Pak Jafar Hafsah sudah 30 tahun di HKTI,” kata Prabowo. “Jadi HKTI adalah lintas partai, begitu duduk kami tak bicara politik, jadi kami lepas,” ujar Prabowo saat konferensi pers bersama Jafar di Hotel Sahid Sudirman, Jakarta, Jumat 25 Februari 2011.

“Jadi ya ini koalisi pertanian,” kata Prabowo. “HKTI tidak ada urusannya dengan Hak Angket. Adanya singkong, beras.”

Untuk diketahui, dalam rapat paripurna DPR pada Selasa lalu, Gerindra berdiri di kubu Demokrat dengan sama-sama menolak usulan Angket Mafia Perpajakan. Berkat dukungan Gerindra, usulan Angket itu kandas.

Prabowo menyatakan, mereka berdua mencoba menyelesaikan problem dua HKTI yang muncul saat ini. Satu lagi HKTI dipimpin Oesman Sapta.

“Kami sudah coba (selesaikan) ya dan masalahnya adalah penggunaan media, iklan dan sebagainya,” kata Prabowo. “Saya rasa sikap kami sudah cukup sabar. Marilah kita selesaikan dengan baik, siapapun yang membela petani kami gembira, tapi kan semua melalui proses,” kata Prabowo.

Kemarau panjang dampak El-Nino

Para sahabat sebangsa dan setanah air…

Mengacu pada ramalan BMG, musim kemarau tahun ini diduga akan sangat panjang, sehingga menyebabkan kekeringan yang cukup panjang pula. Ramalan ini sangat penting kita perhatikan, karena kalau saja menjadi kenyataan, tentu akan melahirkan berbagai masalah yang tidak gampang untuk diselesaikan. Salah satu nya adalah kondisi produksi pertanian khususnya beras sebagai kebutuhan utama bangsa kita di dalam negeri akan terganggu, yang ujung-ujung nya akan mengancam Ketahanan Pangan secara nasional.

Para sahabat sebangsa dan setanah air…

Dugaan BMG tentu bukan hanya sekedar “early warning”, namun juga memaksa kepada kita untuk mampu mengantisipasi serangan “elnino” yang dalam berbagai fenomena di negara-negara sahabat, seringkali menimbulkan tragedi kemanusiaan yang cukup memilukan. Artinya, kalau saja produksi pangan mengalami kegagalan karena adanya bencana kekeringan, maka ketersediaan pangan di dalam negeri akan terganggu. Konsekwensinya, swasembada beras yang sudah berhasil kita raih, pasti akan terancam dan menyebabkan dampak yang cukup kompleks di berbagai bidang kehidupan.

Para sahabat sebangsa dan setanah air….

Terlepas dari benar atau tidak nya ramalan BMG diatas, tentu tidak terlampau berlebihan jika mulai saat ini, kita perlu segera memikirkan langkah dan terobosan untuk mencari solusi nya. Kekeringan memang pernah melanda negeri ini. Dampak yang ditimbulkan nya pun sangat terasakan. Andaikan ketersediaan beras di dalam negeri terganggu, tidak menutup kemungkinan kita harus melakukan impor beras. Padahal, terdengar agak ironis, bila sebuah bangsa yang sudah memproklamirkan diri sebagai negeri yang berswasembada, ternyata kita harus melakukan impor beras kembali.

Para sahabat sebangsa dan setanah air…

Sebagai bangsa yang sudah teruji tentu nya kita tidak perlu gentar menghadapi kekeringan yang di duga akan sangat panjang. Namun begitu, kita tetap harus waspada dan berjuang keras untuk mengatasi nya. Kita percaya dengan daya juang yang pantang menyerah, dengan ilmu dan teknologi yang kita kuasai, Insya Allah, kekeringan yang cukup panjang ini pun akan mampu kita jadikan sebagai hikmah kehidupan dan bukan menjadi sebuah tragedi yang mengerikan.

Mari kita sambut ramalan BMG diatas dengan penuh kesungguhan untuk menghadapi nya sekaligus juga dengan solusi cerdas yang kita siapkan bersama…!

Salam,