Posts

Inilah Strategi Prabowo Hadapi Partai NasDem

Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra, Prabowo Subianto menjelaskan, dalam berpolitik harus siap dan berani mengambil sikap. Menurutnya, parpol harus memiliki strategi jitu untuk membawa kesuksesan partai.

“Dalam politik semua mungkinlah. Masa strategi harus saya jelaskan di sini. Namanya aja strategi, harus rahasia dong,” kata Prabowo, di Jakarta, Jumat (18/11/2011).

Kehadiran partai NasDem, kata Prabowo, tidak akan menghambat langkah partainya untuk sukses di Pemilu 2014. Pasalnya, ia mengaku petinggi partai baru tersebut merupakan sahabat baiknya. “Tidak mengancam. Surya Paloh juga teman saya kok,” ucap mantan pimpinan Kopasus itu.

Dijelaskannya, kehadiran partai NasDem merupakan bagian dari demokrasi, memberi kesempatan seluas-luasnya bagi rakyat untuk terlibat dalam proses politik. Oleh karenya, kesuksesan partai tinggal bagaimana strategi partai tersebut.

“Kita bersaing dalam gagasan, dalam program, kita bersaing dalam visi. Ujungnya positif,” demikian Prabowo. [mar]

Dukung Gedung Baru DPR, Pius Dimarahi Prabowo

Jakarta – Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Prabowo Subianto mengetahui sikap anak buahnya, Pius Lustrilanang yang mendukung pembangunan gedung baru DPR. Prabowo mencak-mencak dan memarahi Pius.

Kejadian itu terjadi saat Prabowo mengumpulkan seluruh fraksi Gerindra di sebuah restoran di Kebayoran, Jakarta Selatan. “Pak Prabowo bilang, Pius tugasmu di BURT untuk menggagalkan gedung baru, bukan menyetujuinya,” ujar Ketua DPP Gerindra, Martin Hutabarat, saat dihubungi detikcom, Kamis (14/4/2011)

Menurut Martin kejadian itu terjadi pada bulan Agustus 2010 saat Prabowo mengundang buka bersama seluruh fraksi Gerindra.

“Pak Prabowo sangat marah, nadanya tinggi saat mengatakan itu. Kita tahu bapak waktu itu sedang marah,” terangnya.

Martin mengatakan sikap Gerindra terhadap rencana pembangunan gedung baru adalah menolaknya. Hal ini dikarenakan pembangunan gedung baru tidak pro kerakyatan.

“Waktu itu semua diam, Pius juga diam karena bapak sedang marah,” ucapnya.

Sebelumnya, sekretaris FPPP DPR, M Romahurmuzy, yang ikut dalam rapat BURT tentang gedung baru memaparkan siapa-siapa saja yang mendorong pembangunan gedung baru. Salah satu yang paling berperan menggolkan usulan tersebut menurut Romahurmuzy adalah Pius Lustrilanang.

“Yang pertama adalah Pius Lustrilanang, dia yang memberi penjelasan pertama kali. Dia sangat runtut menjelaskan bahwa kalau DPR membatalkan pembangunan gedung baru berarti melanggar UU Parlemen, Tatib, dan sebagainya,” keluh politisi muda PPP yang akrab disapa Romi ini.

Pius Lustrilanang adalah Wakil Ketua BURT DPR sekaligus Ketua Panja pembangunan gedung baru DPR. Posisi Pius mendorong gedung baru DPR tergolong unik, sebab partai Gerindra yang diwakilinya menolak gedung baru DPR. Belakangan, Pius juga terancam dicopot dari posisi strategis ini.

Pius tak sendirian dalam rapat tersebut. Romi mamaparkan, Ketua BURT yang juga Ketua DPR Marzuki Alie juga kian mendorong kelanjutan pembangunan gedung baru. Marzuki hanya memberikan opsi setuju atau menolak gedung baru, tanpa menghiraukan keinginan sejumlah fraksi untuk menunda pembangunan gedung baru DPR.

Soal Gabung Koalisi Pemerintah, Gerindra Bersikap Pasif

Sikap Partai Gerindra yang sejalan dengan partai koalisi pemerintah menolak hak angket pajak memicu spekulasi masuknya partai besutan Prabowo Subianto dalam koalisi yang dipimpin Partai Demokrat. Apa benar Gerindra akan ikut koalisi mendukung Presiden SBY?

“Kalau pembicaraan-pembicaraan soal itu sampai sekarang kita belum ada langkah-langkah itu, dan kami bersifat pasif tidak proaktuif dalam hal ini, karena memang targetnya bukan itu,” kata Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon di sela-sela acara Rakernas HKTI di Hotel Sahid, Jl Jenderal Sudirman, Jakarta, Jumat (25/2/2011) malam.

Fadli Zon kembali menegaskan posisi Gerindra saat ini bukanlah partai oposisi atau pun pendukung koalisi. Kebijakan pro rakyatlah yang didukung, sementara yang menyengsarakan rakyat akan ditolak.

“Kami bukan partai koalisi atau oposisi. Kebijakan yang pro rakyat kita dukung, yang tidak kita tolak,” tegas Fadli. Terkait dengan pilihan Gerindra yang menolak hak angket pajak, menurutnya sama sekali tidak ada tendensi apapun, termasuk iming iming politik.

“Kami harus tegaskan dalam pengambilan keputusan kemarin untuk menentukan hak angket pajak itu tidak didasarkan pada iming-iming politik atau deal deal politik. Jadi murni sikap independen Gerindra untuk memutuskan,” ujarnya.

Gerindra Pertimbangkan Masuk Koalisi

Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) mempertimbangkan untuk masuk ke dalam koalisi partai-partai politik pendukung pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. “Kalau ada tawaran, kami pertimbangkan,” kata Wakil Ketua Umum Gerindra Fadli Zon saat ditemui dalam acara Rakernas Himpunan Kerukungan Tani Indonesia (HKTI), Jumat (25/2) malam, di Hotel Sahid,  Jakarta.

Menurut Fadli, keputusan Gerindra soal bergabung atau tidak dalam koalisi akan sangat tergantung pada Ketua Dewan Pembina Gerindra, Prabowo Subianto. “Itu tergantung Dewan Pembina,” ujarnya.

Jika ada tawaran masuk koalisi, Gerindra menganggap hal itu idak ada hubungannya dengan sikap partai  yang menolak usulan pembentukan panitia khusus hak angket perpajakan, seperti sikap Partai Demokrat. “Kami tidak meminta imbalan. Sebab, yang terbaik bagi Gerindra, lebih baik kalau kami berkonstribusi pada pemerintah. Kami tahu diri,” kata dia.

Fadli  menegaskan partainya tidak terlalu berharap dengan tawaran koalisi. Namun,  jika benar ada tawaran, maka partainya akan mempertimbangkan. “Kami tak berharap, kalau ada kami pertimbangan,” kata dia.
Usulan pansus hak angket pajak diusung oleh Partai Golkar, PDI Perjuangan, PKS, dan Hanura. Kubu suara pengusung angket pajak kalah dua suara dibanding kubu yang menolak angket, yakni Partai Demokrat, PAN, PPP, PKB, dan Gerindra. Saat voting dalam Rapat Paripurna DPR, Selasa lalu, jumlah pendukung angket 264 suara, sedangkan yang menolak 266 suara. Gerindra menjadi penentu kemenangan setelah berbalik menolak angket.

Tolak Gedung DPR Baru Prabowo Sudah Tegur Pius

Dalam acara rapat kerja nasional Partai Gerindra, Prabowo Subianto, sebagai Ketua Dewan Pembina Gerindra, kembali mengulang pernyataannya secara tegas, menolak pembangunan gedung DPR yang baru.

Bahkan, Prabowo mempersilakan kepada kadernya untuk hengkang bila setuju dengan rencana pembangunan gedung DPR yang baru itu.

“Sikap Gerindra tegas menolak rencana pembangunan gedung baru DPR. Sudah lima kali Pak Prabowo menyatakan penolakannya. Dan bagi kami, itu bukan sesuatu yang urgent (penting). Dananya bisa dipakai untuk yang lebih bermanfaat bagi rakyat,” ujar orang dekat Prabowo, Fadli Zon kepada Tribun di sela-sela acara Rakernas Gerindra di Hotel Redtop, Jumat (14/01/2011) malam kemarin.

Selain belum perlu, Prabowo, kata Fadli, kemudian mengingatkan bahwa pemerintah sampai saat ini masih mempertimbangkan pemindahan ibukota. Gerindra kemudian mempertanyakan notulensi saat rapat pembangunan gedung DPR yang baru, apakah memang betul adanya Gerindra mendukung.

“Notulen Fraksi Gerindra kita pertanyakan. Apakah kami memang setuju. Kalau betul kita akan tegur anggota kami yang memberikan dukungan rencana itu. Saudara Pius (Ketua BURT DPR), sudah ditegur dan diminta untuk tidak mengeluarkan pernyataan mendukung gedung baru DPR,” Fadli menegaskan.

“Pak Prabowo dalam rakernas juga menegaskan, kepada siapapun kader Gerindra di DPR, termasuk saudara Pius, yang mendukung pembangunan gedung baru, dipersilakan keluar dari partai. Kita ambil tindakan keras,” katanya.

Prabowo, kata Fadli, membantah bila dikatakan sikap Gerindra yang menolak gedung baru DPR, hanya sekedar mencari popularitas semata. Akan tetapi, sikap resmi ini didasari atas kondisi masyarakat yang berani dipastikan tak akan setuju dengan gedung baru untuk wakil rakyat itu.

“Kalau tidak percaya silahkan disurvey ke masyarakat, apakah memang rakyat setuju DPR punya gedung baru. Kami juga meminta kepada Ketua DPR Pak Marzuki Alie yang mengatakan, satu fraksi saja tidak setuju, maka pembangunan gedung batal,” ujar Fadli yang tak lain Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra ini.

Sikap ngotot pimpinan DPR soal pembangunan gedung baru DPR ini, imbuh Fadli sangat mencurigakan.
“Kalau memang bilang satu fraksi menolak pembangunan batal, ya dibatalkan saja. Kan, pembangunannya juga belum dilaksanakan sampai sekarang,” tandasnya.