Jakarta

“Setelah dilantik DPN akan segera bersiap untuk beraudiensi dengan Presiden SBY. Nanti baru digelar Rakernas dan presiden yang membuka. Kita ini kan mitra strategis pemerintah,” ujar anggota Tim Formatur HKTI, Fadli Zon kepada detikcom, Kamis (8/5/2010).

Dalam kepengurusan DPN yang baru, ada 3 wakil ketua. Mereka adalah Ahsanul Kosasih, yang merupakan politisi Partai Demokrat. Lalu ada politisi PDIP Mindo Sianipar dan yang terakhir adalah Rahmat Pambudi, mantan Sekjen HKTI periode lalu. Jumlah pengurus DPN yang dilantik sekitar 100 orang, dengan berbagai latar belakang.

“Saya sendiri akan dilantik menjadi Sekjen,” terang Fadli.

Fadli menjelaskan acara pelantikan ini akan digelar di Aula Deptan, Jl Harsono, Ragunan, Jakarta Selatan, mulai pukul 13.00 WIB. Acara ini akan dihadiri oleh Menteri Pertanian, Suswono.

Jakarta

“Pangan tidak bisa kita serahkan kepada pasar bebas, pangan harus kita kuasai, pangan harus kita jamin supaya rakyat tak terancam,” kata Prabowo dalam acara pelantikan pengurus HKTI di Ragunan, Jakarta, Jumat (6/8/2010).

Ia mengatakan pada 5-10 tahun lalu semua sektor diserahkan kepada mekanisme pasar bebas, meski saat ini sudah ada kesadaran terhadap hal tersebut.

“Nasib, kedaulatan, kemerdekaan bangsa tidak boleh kita serahkan pada pasar bebas,” katanya.

Ia juga mengkritik masih ada saja orang yang menggap sektor pertanian bukan menjadi hal penting. Pembangunan mal, apartemen mewah, gedung tinggi yang menurutnya kurang penting terkadang melampaui pembangunan sektor pertanian.

“Kita bisa hidup tanpa mal, apartemen mewah, dan gedung tinggi, tapi kita tidak bisa hidup tanpa pangan dan kaum petani,” tegas Prabowo.

Prabowo menegaskan sektor pertanian merupakan sektor yang mendasar dalam menjaga ketahanan pangan nasional sehingga harus menjadi perhatian. Ke depannya pertumbuhan penduduk dunia bisa mencapai 9 miliar manusia dari saat ini 7 miliar manusia.

“Pangan akan menjadi langka, air menjadi langka,” katanya.

Bahkan kata dia, tidak menutup kemungkinan komoditi air akan menyamai komoditi minyak bumi. Sehingga bukan hanya pangan saja yang strategis namun air.

“Nanti akan ada perang antar bangsa untuk berebut air,” ujarnya.

Direktur Eksekutif Puskaptis Husin Yazid mengatakan, dari hasil survei yang dilakukan lembaganya, Prabowo Subianto masih menempati urutan pertama sebagai tokoh yang paling menonjol kiprahnya di bidang pertanian.

“Prabowo Subianto menduduki ranking pertama dengan pilihan 56,07 persen responden,” kata Husin, di Jakarta, Rabu (7/7/2010).

Sedangkan mantan Ketua Umum Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Siswono Yudohusodo menempati urutan kedua dengan 8,65 persen responden. Urutan ketiga, ditempati mantan Menteri Pertanian Anton Apriyantono dengan 2,1 persen responden dan mantan Menteri Pertanian Bungaran Saragih dengan 1,90 persen yang dipilih responden.

Survei yang dilakukan dengan wawancara tatap muka dan menggunakan kuesioner ini dilakukan pada 2 hingga 24 Juni 2010 terhadap 880 responden dewasa dengan margin of error 3,5 persen dengan tingkat keyakinan 95 persen. Survei ini dilakukan di pulau Sumatera, Jawa, Kalimantan, Bali dan Nusa Tenggara Barat, Maluku, dan Papua.

Selain itu, menurut Husin, sebanyak 38,18 persen responden menilai, Prabowo Subianto sebagai figur yang merakyat dan 10,91 persen responden lain memandang Prabowo sebagai figur yang memiliki kepedulian.

“Sebagai Ketua Umum HKTI, Prabowo terbukti membawa kemajuan terhadap nasib petani dan memajukan bidang pertanian, itu dipilih 18,18 persen responden,” tandasnya.

Meski Prabowo menempati urutan pertama dalam survei Puskaptis, menurut Husin kalangan petani masih mengharapkan Prabowo tetap menjadi Ketua Umum HKTI. “Ini untuk kelanjutan program yang telah berjalan,” ujarnya.

Husin menambahkan, sejumlah harapan masyarakat diletakan di pundak Prabowo di antaranya mampu mengupayakan pupuk murah, meningkatkan SDM pertanian, memperhatikan pertanian, dan mampu menstabilkan harga beras.(Iman Rosidi/Trijaya/ful)

HKTI adalah sebuah “roh” perjuangan kaum tani yang ditunjukkan dengan jiwa individu yang mengerti persis nasib kaum petani di negeri ini..

Himpunan Kerukanan Tani Indonesia (HKTI) sebagai organisasi petani yang lahir 37 tahun lalu, penting untuk kita dibahas. Apalagi momen nya saat ini adalah dalam rangka Munas-ke VII nya. Sejaumana semangat dan komitmennya selama ini membawa kiprahnya sebagai organisasi “perjuangan dan pembela kau tani” itu dalam menapaki hari-harinya yang terus dirundung persoalan yang tak pernah tuntas. Salah satunya menjaga dan mengawal revitalisasi pembangunan pertanian yang telah di canangkan pak beye 5 tahun lalu itu. Dan ada juga yang tak kalah hebihnya ketika terkuaknya data sensus pertanian 2003, menyatakan bahwa angka kemiskinan petani terjadi peningkatan secara signifikan. Serta eksistensi HKTI yang memang sudah mengalami kelunturan karena program-programnya yang dinilai tidak berwujud nyata dalam aksinya di lapangan.

Seharusnya, HKTI mampu mencermati secara berani dan kritis poin-poin apa saja yang diperlukan dalam revitalisasi pembangunan pertanian. Toh semua itu demi memberikan perubahan yang signifikan bagi potret petani di rezim reformasi ini. sebisanya ambillah hati kaum tani dan jiwai mereka. Dengan begitu HKTI menjadi sehati nurani dengan para petani.

Beragam masalah klasik yang menjerat dan menjebak kehidupan petani, sudah waktunya untuk dijadikan dialog publik. Bahkan bertambahnya angka kepemilikan petani terhadan lahan atau petani gurem yang nota bene menggambarkan “kemiskinan petani”, mutlak dijadikan bahan diskusi, terutama dalam mencari jawaban : mengapa hal semacam itu harus sampai terjadi ? (ini untuk yang akan menahkodai HKTI ke depan).

Tidak dipungkiri sejak lahirnya, HKTI membawa “roh” pembela dan pelindung petani dari kemiskinan. Nah, dengan peran itu janganlah sampai terhianati bagi siapa pun yang akan siap memimpin organisasi ini ke depan. Inilah roh yang patut kita garis bawahi untuk individu yang telah resmi memimpin HKTI ke depan dengan sungguh-sungguh menanamkan dalam dirinya membawa HKTI sebagi roh pembela kaum petani. Itulah sebuah jati diri sejati dari seorang Ketua Umun HKTI yang akan terpilih sebagai manifestasinya ke dalam organisasi itu.

Peran petani setidaknya haruslah mampu tampil sebagai subyek dalam proses pembangunan bangsa ini dan bukan lagi mereka di jadikan objek bahkan komoditas politik semata. Karena itu sangat beralasan jika dalam menyambut Munasnya yang VII ini, HKTI penting melihat kiprahnya ke depan untuk bersikap dan membagun “institution brand” di mata masyarakat khususnya dalam benak para petani di negeri ini.

Memang pernah terjadi opini bahwa HKTI telah mengalami mati suri dalam eksistensinya. Tapi janganlah hal itu di anggap remeh. Kaji dan jika perlu introspeksi ada apa sebenarnya sehingga ada opini semacam itu. Apakah karena HKTI selama ini dinilai kurang peduli pada petani ? ataukah karena pengurusnya lebih senang mengurus dirinya sendiri ketimbang mengurusi nasib petani ?

Lebih ironis jika menelisik Peraturan No. 36/2005 yang dikeluarkan oleh Pemerintah. Sehingga timbul pertanyaan yang sangat substansi adalah dimanakah peran strategis HKTI dalam mengisi komitmen revitalisasi pembangunan pertanian seharusnya terwujud secara nyata. Kita semua paham, tentunya HKTI tak mau terjebak oleh kebesaran masa lalunya yang hanya mengandalkan teori dan konsep. Dasar pemikiran itulah HKTI mengalami pergeseran substansi. yakni organisasi petani seperti HKTI idealnya tampil sebagai organisasi petani yang berjuang keras untuk membela petani an menyuarakan petani. Yang paling penting adalah bagaimana kiprah HKTI tetap konsisten dalam komitmennya menjaga dan mengawal kebijakan revitalisasi pertanian yang bukan hanya lagi hanya konsep dan teori tetapi program-program pemberdayaan petani yang nyata.

Tunjukkanlah bahwa HKTI adalah organisasi petani independen yang benar-benar berpihak kepada petani. Buktikan sebuah profesionalitas sebagao organisasi yang memperjuangkan hak-hak petani yang sesuai dengan jati dirinya. Yang bisa memfasilitasi dan memediasi kemauan politik Pemerintah dengan aspirasi petani di negeri ini.

Semua itu harus dikedepankan tentunya dengan sebuah kekuatan moral yang menjadi “plat form” nya. Bukan sebuah kekuatan pribadi untuk mencari popularitas apalagi bisnis semata. Konsistensi HKTI itulah layaknya menjadi sebuah gerakan murni dari aspirasi petani membawa perubahan secara nasional. Nyatakan bahwa ini bukan hanya sekedar retorika, wacana, basa basi politik dan janji-janji manis bagi penguasa yang membawa kekecewaan bagi para petani.

Asa dan harapan itu akan memberikan semangat bagi HKTI, apakah bisa meng-interpretasikan semua beban sebagai sebuah harapan ke dalam kepastian yang nyata positif dalam pembangunan pertanian di seluruh pelosok tanah air? Jika tidak, semuanya menjadi menjadi pesimistis melihat peran dan kiprah HKTI itu sendiri.

Fakta yang terjadi di lapangan jika kita mau jujur, kiprah HKTI berjalan di tempat atau “stag”. Timbul tenggelam bagaikan mercu suar yang kadang menyala dan kadang redup. Kita jarang melihat program-program kerja HKTI terstruktur, terukur, kontinyu dan sistemik secara baik. Rata-rata masih bersifat parsial. Jika terdengar ada, HKTI ini lebih kepada permainan kepentingan penguasa atau proyek komoditas politik semata.

Dari tulisan ini, harapan saya dalam rangka Munas HKTI ke VII ini, kiprah HKTI memberikan sebuah aktulasisasi sebagai sebuah langkah dan gerakan yang betul-betul memiliki nafas dari roh yang sama dengan apa yang menjadi “felt need” kaum petani itu sendiri. Salam Petani**

“Ulasan dari seseorang yang merasa dirinya adalah petani sekaligus pejuang petani”

Bali

“Munas tandingan hanya bisa terjadi jika ada unsur pimpinan daerah dari Kabupaten dan Kota dari Aceh hingga Papua, dan mereka harus membawa mandat atau ketidakpuasan dari seluruh daerah,” ujar Sekjen HKTI Rachmat Pambudy kepada detikcom di Inna Grand Bali Beach Hotel Santur, Selasa (13/7/2010).

Rachmat membantah jika Munas kali ini dikatakan tidak sah. Menurutnya, seluruh peserta, pengurus dan proses Munas sudah sesuai dengan AD/ART sehingga hasilnya pun tidak perlu diperdebatkan kembali.

“Tidak ada alasan mengatakan Munas ini tidak sah, karena bukan mereka yang memilih, yang berhak memilih adalah peserta Munas Kabupaten/Kota dan pengurus provinsi,” katanya.

Terkait pernyataan Ketua Dewan Pertimbangan Organisasi HKTI Siswono Yudhohusodo yang mengaku tidak diperkenankan masuk ke arena munas, Rachmat membantahnya. Menurutnya, dalam Munas ini, HKTI sudah mengundang Siswono.

“Tidak benar itu. Dalam acara kami undang Pak Siswono untuk datang. Tapi memang dalam AD/ART Ketua DPO tidak memiliki hak untuk memilih calon ketum, yang berhak peserta munas,” imbuhnya.

Sementara itu Ketua Dewan Pimpinan Nasional HKTI Fadli Zon mempersilahkan saja jika ada organisasi HKTI tandingan. “Silahkan saja, tapi jika ada Munas tandingan tidak sah. Tapi silahkan saja kl ada organisasi yang membela petani, ada 100 lebih bagus tapi yang sah HKTI ini,” tandasnya.
(did/lrn)

Second time in a row:

The Association of Indonesian Farmers (HKTI) cut short its national congress in Denpasar, Bali on Wednesday after participants unanimously reelected Prabowo Subianto as chairman of the organization.

Congress organizer Komang Suarsana said the election for the HKTI chairman for 2010-2015 period was canceled after the floor accepted Prabowo’s accountability speech and demanded his reelection in a plenary on Tuesday evening.

“Last night the plenary unanimously endorsed Pak Prabowo’s election as HKTI chairman for a second five-year term,” Suarsana said as quoted by Antara news agency.

Almost all the 33 provincial chapters of HKTI had expressed their intention to maintain Prabowo as their leader prior to the congress, which began on Monday.

In their response to Prabowo’s accountability, all but one provincial chapter proposed the incumbent’s reelection, dealing four other contenders, including Prabowo’s former wife Siti Hediati “Titiek”.Hariyadi, a big blow.

The organization is facing an internal split as a number of executives, regional leaders and three candidates for the association’s chief post were considering a rival congress, saying the just concluded congress was illegitimate for violating the HKTI statute.

Several delegates from Jakarta, West Java, East Java, Lampung and Papua complained they were given no access to the congress due administrative reasons.

“Karena mayoritas peserta munas secara aklamasi memilih Pak Prabowo, sehingga pelaksanaan munas dipercepat langsung dilakukan pemilihan tadi malam,” kata  Komang Suarsana, MMA, salah seorang panitia munas yang dihubungi di Denpasar, Rabu pagi.

Sebenarnya sesuai agenda munas, pemilihan ketua umum DPN HKTI dilaksanakan Rabu (14/7). Namum karena desakan para peserta sehingga usai laporan pertangggungjawaban dan pemandangan umum diterima, langsung menetapkan Prabowo sebagai ketua umum HKTI.

“Memasuki dini hari tadi juga Pak Prabowo langsung ditetapkan sebagai ketua umum DPN HKTI periode lima tahun mendatang,” tandas Komang Suarsana yang juga Ketua HKTI Bangli, Bali.

Tanda-tanda Prabowo akan kembali menduduki jabatan untuk kedua kalinya sudah disampaikan sebelum munas berlangsung.

Ketua HKTI yang juga Sekretaris Panitia Munas, Fadli Zon, secara jelas mengatakan hampir semua pengurus DPD menghendaki Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra tersebut memimpin HKTI lagi.

Meski sempat diwacanakan sejumlah figur disebut sebut bakal bersaing dengan Prabowo seperti Osman Sapta dan Tatiek Suharto, namum begitu hari pertama munas, nama-nama tersebut tidak muncul dalam pemandangan umum.

Saat agenda pemandangan umum, pengurus dari 33 dewan pimpinan provinsi pada hari pertama hampir semua menghendaki mantan calon wakil presiden dalam pemilihan presiden tahun 2009 itu kembali menahkodai HKTI.

Dari informasi yang dihimpun, sebanyak 32 DPD yang secara aklamasi memilih Prabowo dan hanya satu DPD yakni Provinsi Bengkulu yang tidak mendukungnya.

Sementara, begitu Munas dibuka oleh Menteri Pertanian Suswono, para pendukung Prabowo dari Kabupaten Tabanan melakukan aksi dukungan kepada Prabowo untuk memimpin HKTI.

Pelaksanaan munas sendiri mengacu jadwal yang disampaikan panitia berlangsung sejak 12 hingga 15 Juli di Inna Grand Bali Beach, Sanur, Denpasar Selatan.

Sementara usai terpilih secara aklamasi, Rabu siang Prabowo akan menggelar jumpa pers terkait hasil hasil munas dan terpilihnya kembali dirinya sebagai Ketua Umum DPN HKTI.
(ANT/A024)

TEMPO Interaktif

“Berlebihan. Terlalu prematur,” kata Ketua Fraksi Partai Gerindra Sanusi kepada Tempo ketika dihubungi. Penolakan juga disampaikan oleh anggota Fraksi Partai Keadilan Sejahtera Tubagus Arif. “Belum waktunya,” ujar Tubagus.

Menurut Tubagus, langkah konkrit yang harus diprioritaskan pemerintah saat ini adalah merealisasikan kesepakatan yang telah dibuat oleh ahli waris Mbah Priok dan PT Pelindo II.

Usulan hak angket digulirkan oleh Ketua Fraksi PAN Wanda Hamidah. Ia menilai penjelasan gubernur yang disampaikan dalam forum interpelasi belum mejawab substansi permasalahan dan harus ditindaklajuti oleh panitia khusus yang dibentuk berdasarkan hak angket (penyelidikan) oleh anggota Dewan.

Sanusi berpendapat, penggunaan hak angket hanya mungkin ditempuh jika Dewan telah menginventarisasi seluruh temuan data yang mengkonfirmasi penjelasan gubernur. “Bagaimana mungkin kami menentukan sikap tanpa ada alasan yang jelas,” katanya.

“Kami tidak menghambat,” terang sekretaris Fraksi Gerindra Edhy Prabowo di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (22/4/2010).

Dikatakan Edhy, dirinya sebagai sekretaris fraksi memang sudah membaca surat imbauan pimpinan DPR agar fraksi menyetor nama sebelum tanggal 21 April. Namun lantaran baru pulang dari kunjungan kerja ke Libya, belum sempat untuk membalas surat itu.

“Ini soal miskomunikasi sekretariat saja kok,” imbuh mantan pengawal Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Prabowo Subianto ini.

Edhy juga membantah isu yang menyebutkan keterlambatan menyetor nama yang akan duduk di Tim Pengawas, karena belum ada kesepakatan tentang nama yang akan dikirim. Mengingat Gerindra hanya kebagian 1 kursi saja.

“Kami 27 Orang nggak ada masalah. Siapapun sudah disepakati Pak (Ahmad) Muzani,” katanya.

Edhy menjanjikan segera mengirim nama Muzani hari ini juga. Menurutnya Gerindra mendukung penuh pembentukan Tim Pengawas Century.

Sebelumnya Ketua DPR mengatakan pengesahan Tim Pengawas tertunda lantaran ada 2 fraksi yang belum menyetor nama.

“Penundaan karena keterlambatan fraksi-fraksi. Sampai pagi tadi, yang belum mengirimkan dua fraksi yakni Fraksi Gerindra dan Fraksi Hanura,” kata Ketua DPR Marzuki Alie dalam konfrensi pers.

“Mereka kan berdua sudah lama berteman. Jadi, kalau ada pertemuan ya tidak masalah,” ungkapnya.

Fadli kemudian membantah bahwa pertemuan antara Prabowo Subianto dan Presiden SBY terkait sikap Fraksi Gerindra di DPR menyangkut kesimpulan terkait kasus Bank Century.

“Tidak ada pembicaraan itu. Sikap kami tentunya sama dengan apa yang sudah disampaikan. Kami tentu menyikapi kasus ini didasari atas hasil investigasi dan fakta-fakta yang terungkap. Kalaupun ada arahan (dari Prabowo), tentunya meminta agar sikap didasari fakta yang terungkap,” Fadli menjelaskan.

Fadli juga membantah saat ditanya mengenai isu yang berembus bahwa Gerindra mendapat tawaran posisi menteri. “Kalau kami mau (posisi menteri), kenapa tidak dari dulu saja. Dan yang jelas, sampai saat ini belum ada tawaran itu,” ucap Fadli.
Mereka kan berdua sudah lama berteman. Jadi, kalau ada pertemuan, ya tidak masalah.

Pertemuan antara Prabowo Subianto dan Presiden SBY dikabarkan sudah dilakukan beberapa kali. Namun, Fadli mengaku tidak mengetahui persis kapan terakhir pertemuan itu dilakukan. Sebelumnya, Sekjen DPP Partai Gerindra yang juga anggota Pansus Angket Kasus Bank Century DPR, Ahmad Muzani, mengungkapkan secara diplomatis mengenai adanya lobi yang dilakukan. Namun, Ahmad Muzani tidak menjelaskan, siapa yang melakukan pertemuan lobi yang dilakukan pada minggu lalu itu.

“Yang jelas, pertemuan memang sudah dilakukan beberapa kali. Persisnya saya lupa kapan. Pertemuan pun hanya komunikasi biasa, tidak ada deal apa pun. Pertemuan membicarakan soal nasib bangsa,” ungkap Fadli Zon.

Beberapa waktu lalu, salah seorang Wakil Sekjen DPP PDI Perjuangan Agnita Singedikane membantah adanya tawaran menteri. Agnita menegaskan, sikap resmi partainya sesuai amanat hasil kongres di Bali sebelumnya, yaitu menyatakan oposisi terhadap pemerintah.

“Nah, keputusan nantinya pada kongres partai yang akan dilaksanakan di Bali juga (bulan April). Apa sikap resmi partai ke depan, sampai saat ini kami tetap oposisi. Kalau ada yang mau jadi menteri, maka silakan keluar dari partai,” kata Agnita.